Pemutusan hubungan kerja di Indonesia telah menjadi suatu perbincangan public dalam beberapa tahun terakhir. Perdebatan tentang hak-hak pekerja dan tanggung jawab suatu perusahaan muncul kembali diakibatkan PHK massal yang marak terjadi dalam sebuah perusahaan pada belakangan tahun terakhir ini. Alasan PHK ini muncul disebabkan oleh adanya kinerja perusahaan yang tinggi di tengah persaingan yang ketat dan dampak eknomi global. Namun dari sudut pandang pekerja, alasan ini memuat ketidakadilan dan ketidakseimbangan, dikarenakan PHK dilakukan tanpa suatu negoisasi yang baik dengan para pekerja.
Kasus PHK ini menjadi perhatian bagi banyak orang karena dugaan bahwa perusahaan tidak mengikuti aturan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Menurut Prosedur saat ini, perusahaan diharuskan melakukan dialog dengan para pekerja untuk menemukan cara yang bagus dalam menyelesaikan masalah sebelum PHK dilakukan. Namun di sisi lain, para pekerja merasa tidak diberikan kesempatan kerja yang adil apabila PHK ini terus dilakukan.
Ketitakadilan antara posisi pekerja dan perusahaan yang menyebabkan PHK massal ini mengingatkan kita akan suatu permasalahan dalam bidang ketenagakerjaaan yang sudah lama ada. Meskipun Undang-Undang Ketenagakerjaan hanya mengatur hak dan kewajiban para pekerja dan perusahaan. Perusahaan tetap memiliki fondasi yang cukup kuat, terutama dalam melakukan negoisasi ketenagakerjaan. Akses para pekerja yang terbatas pada bantuan hukum dan kurangnya pengawasan dari pihak yang berwenang sehingga dapat memperburuk hal ini.
Kasus ini memberikan ruang yang lebih luas dan dominan mengenai perlunya perubahan dalam peraturan dan penegakan hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Pemerintah harus lebih peduli untuk memastikan bahwa aturan yang sudah dibuat itu telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Selain itu, diperlukan program-program yang dapat membantu pekerja yang terkena PHK agar mereka mendapatkan hal yang layak dalam mendapatkan pekerjaan. Kasus ini juga memerlukan tindakan nyata untuk menjamin hak-hak pekerja dilindungi dan hendaklah setiap perusahaan itu bertanggung jawab akan setiap keputusan yang diambil. Jika masalah ini dibiarkan maka akan berdampak secara signifikan akan ketidakadilan bagi para pekerja.
PHK massal yang terus menerus dilakukan maka akan menyebabkan masalah sosial, hukum, dan juga ekonomi. Kasus ini menjadi refleksi bahwa keseimbangan antara para pekerja dan pengusaha harus menjadi proitas utama dalam setiap keputusan yang diambil.[]
Penulis :
Alvin Farel Tambunan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung
