Cegah Money Politik Memproduksi Korupsi

KORUPSI money politik bagaikan pisau bermata dua yang dimana selalu menjadi topik perbincangan yang tidak ada habisnya dibahas dalam kehidupan masyarakat. Apalagi dalam menjelang masa pemilu tahun 2024 nantinya, akan menjadi sebuah tantangan bagi KPK dalam memberantas persoalan korupsi money politik yang semakin marak terjadi.

Di sisi lain, korupsi money politik menjadi sebuah ancaman dalam menuju pemilu tahun 2024 yang berfokus pada pimpinan partai politik untuk memenangkan dan mempertahankan kekuasaan. Selain itu, korupsi money politik bisa dilakukan siapa saja bukan hanya dikalangan partai politik melainkan seseorang yang memiliki kekuasaan atas jabatan.

Keberadaan korupsi money politik jelas telah mencederai sistem demokrasi di Indonesia, korupsi money politik juga akan menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap partai politik dan penyelenggara Pemilu.

Selain itu, kualitas lembaga tinggi negara dan pemerintahan perlahan menurun karena diduduki orang-orang berkuasa bukan karena kemampuan dan kepemimpinan mereka. Adanya, seseorang pemimpin terpilih berkat money politik, padahal ada orang yang lebih layaknya duduk di kursi pemimpin.

Baca Juga :  Pj Bupati Atam : Petugas Damkar perlu Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan

Akibat produk undang-undang yang dihasilkannya tidak berkualitas atau hanya untuk mengisi kantung sendiri, bukan demi kesejahteraan rakyat, bahwasanya tindak pidana money politik diatur dalam pasal 523 ayat (1) sampai dengan ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017 tentang pemilu, yang di bagi dalam 3 kategori yakni pada saat kampanye, masa tenang dan saat pemungutan suara.

Money politik biasanya juga dikatakan sebagai korupsi elektoral, mengapa harus dikatakan demikian? Sebab money politik adalah perbuatan curang dalam pemilu yang hakikatnya masyarakat seolah-olah di tuntut untuk memilih pemimpin koruptor , sama dengan korupsi.

Semakin besar uang yang dikeluarkan/dikucurkan Pada saat pemilihan, maka semakin besar pula uang yang dikembalikan dengan cara korupsi. Lantas bagaimanakah upaya kinerja KPK sebagai antikorupsi?

Baca Juga :  Usai Diperiksa 2 Jam, Jaksa Tahan Geuchik Paya Bilie atas Dugaan Korupsi APBG

Dalam pemberantasan korupsi money politik, KPK seharusnya mengatur sebuah strategi yang dimana berkaitan dengan pendidikan antikorupsi, sebagai salah satu mindset untuk menanamkan kesadaran, pengetahuan dan sikap antikorupsi kepada setiap lembaga masyarakat.

Karena amanah pemberantasan korupsi money politik, adalah kewajiban semua lembaga masyarakat dalam mengawal perubahan negeri ini terbebas dari korupsi. Yang tercantum dalam UU No. 19 Tahun 2019 Tentang perubahan kedua UU No. 30 Tahun 2002 Tentang komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Bab II pasal 7.

Ini wewenang KPK tersebut: 1. Melakukan koordinasi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi. Adapun sebagaimana cara yang dapat dilakukan dalam pencegahan adalah: Berkomunikasi/sharing dalam mendorong partisipasi masyarakat untuk lebih bersama menolak praktik money politik, menyampaikan edukasi tentang bahaya nya money politik dalam kehidupan masyarakat, adanya komisi pemberantasan korupsi (KPK) yang berperan dalam pemberantasan money politik.

Baca Juga :  Karakteristik Transaksi Syariah sebagai Tanggungjawab Sosial

Dapat di simpulkan sependapat saya kita bisa melihat bahwa suatu perjuangan bukanlah sebuah hal yang mudah, ibaratkan akar yang hampir mati perlahan hidup dan tumbuh kembali akan tetapi jika secara perlahan kita membangunkan jiwa berpendidikan antikorupsi di kehidupan masyarakat, maka disitulah titik akhir tujuannya akan tercapai untuk mencapai sebuah tujuan itu, sukseskan pemilu di tahun 2024 awasi, cegah dan tindak money politik karna akan memproduksi perilaku korupsi. pada dasarnya pemerintah yang baik adalah oleh rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat.[]***

Pengirim :
Pakih Rizki Romadhoni, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, email : pakihrizkir@gmail.com

banner 300250