Dampak Polusi Udara Terhadap Perekonomian

Polusi udara di Jabodetabek saat ini mencapai indeks tertinggi yang sangat membahayakan. Ini membuat Presiden Joko Widodo mengintruksikan untuk mengambil langkah cepat, baik jangka pendek, menengah, maupun panjang.

Sebagaimana diketahui polusi udara berdampak sangat serius atas sejumlah besar biaya ekonomi. Mulai pengeluaran perawatan kesehatan atau bahkan kematian karena penyakit yang ditimbulkan polusi udara. Belum lagi biaya yang terkuras karena kerusakan lingkungan dan hilangnya layanan ekosistem.

Kualitas udara yang sangat buruk juga mengakibatkan terjadinya penurunan produktivitas. Contohnya di tempat kerja, pariwisata, hingga investasi yang memberi dampak langsung terhadap perekonomian nasional.

Namun, masalah polusi udara tidak hanya terjadi di Jakarta dan sekitarnya. Di seluruh kota metropolitan dunia pun ada polusi udara.

Baca Juga :  Perbedaan Harga di Etalase dan Kasir Minimarket Ditinjau dari UU Perlindungan Konsumen

Data WHO memperlihatkan sekitar 6,7 juta kematian prematur terjadi setiap tahunnya. Penyebabnya tidak lain karena polusi udara.

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan menyebut polutan Pm 2,5 dengan ukuran 2,5 mikrometer, menjadi salah satu penyebab terbesar penyakit yang harus ditanggung Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Anggaran negara yang tersedot mencapai Rp10 triliun.

Polusi udara dalam jangka menengah dan panjang juga berdampak terhadap penurunan kualitas kesehatan dan kualitas hidup. Beban biaya kesehatan pribadi ata biaya kesehatan yang menjadi beban kas negara ikut naik.

Riset Greenpeace Asia pada 2020 dan IQAir pada 2023 menyatakan polusi udara di Jabodetabek diperkirakan membawa kerugian Rp20-30 triliun. Maka dibutuhkan penanganan konkret atas polusi udara, yang segera dilakukan bersama seluruh pemangku kepentingan.

Baca Juga :  Santri, Budaya dan Moderasi

Sebuah penelitian ikut menunjukkan manfaat ekonomi yang terkait mitigasi polusi udara, ternyata lebih besar daripada biayanya. Fakta itu memberi dukungan yang signifikan bagi teknologi yang lebih bersih dan pengembangan industri hijau.

Maka langkah untuk mengurangi jumlah PLTU Batubara demi mengendalikan emisi dan mewajibkan industri menggunakan “scrubber” menjadi sangat mendesak. Tidak terkecuali langkah pengetatan uji emisi kendaraan bermotor di jalan raya.

Ini berarti tidak cukup hanya mewajibkan seluruh pimpinan perkantoran pemerintah maupun swasta mengatur cara bekerja pegawainya. Namun harus ada beragam langkah lebih konkret untuk menyelesaikan sumber polutannya.[]

Pengirim :
Jerry Pranata Ardya, mahasiswa Program Studi Bisnis Digital Fakultas Ekonomi, Universitas Bangka Belitung, Hp/WA : 0821814553XX

banner 300250