Jauh sebelum kondisi miris yang sedemikian rupa, The founding Father beserta jajarannya telah memilih dan menetapkan sistem yang jelas memiliki tujuan dalam kesejahteraan bersama. Dengan pengertian rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Menciptakan keadilan dalam bermasyarakat dan mengutuk keras kesenjangan sosial antar rakyat. Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Slogan Demokrasi yang tidak layak digambarkan dengan perkembangan mutakhir yang jelas – jelas sengaja memamerkan penyalahgunaan kuasa dalam bernegara. Lebih tepatnya Kondisi yang sengaja membuka celah dalam retaknya sistem Demokrasi. Mirisnya, hal ini telah melahirkan kejahatan para oligarki yang berujung pada ketidakpedulian terhadap kolusi yang merajalela dan menjadikan kejahatan nepotisme sebagai suatu hal yang wajar. Ini jelas-jelas salah dan suatu opini yang keji. Rakyat mereka jadikan budak penyubur kekuasaan. Kedaulatan dilecehkan dan martabat rakyat diinjak-injak.
Melihat situasi yang sedemikian rupa, Forum Konstitusi dan Demokrasi menyatakan :
1. Melaknat berbagai praktik yang mengacu penyelewengan hukum dalam segala sektor yang menciderai kemaslahatan bangsa dan negara. Hukum harus jelas dan mutlak dijadikan pemangku kedudukan tertinggi dalam sistem bernegara, pembentukan dan praktiknya didasari dengan etika yang selaras dengan kepentingan bersama dan penegakannya tidak untuk mengedepankan terlebih lagi menguntungkan pihak manapun.
2. Menuntut keras negara dan semua aparaturnya agar mementingkan kehendak negara dalam menjamin kesejahteraan masyarakat dan tidak dominan pada satu pihak maupun kelompok serta memberikan keleluasaan kepada masyarakat dalam menyampaikan aspirasi untuk menyadarkan penguasa jikalau lalai terhadap tugas dan wewenangnya yang tidak sesuai bahkan menyalahi aturan berjalannya konstitusi dan tidak diperkenankan bagi pemerintah termasuk para pejabatnya untuk membentengi perilaku yang keji ini dengan alasan apapun apalagi membuat opini lalu menyebarkannya guna membodohi publik.
3. Menegaskan kepada negara beserta para aparaturnya bahwa perbuatan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme jelas dan mutlak sebagai tindak kejahatan yang sangat menyalahi etika dalam sistem demokrasi. Segala perbuatan yang didasari maupun dihasilkan oleh kejahatan tersebut harus ditindak tegas. Segala bentuk sistematika yang terkandung dalam demokrasi baik pemilu maupun semacamnya haram untuk dinodai bahkan dipermainkan dengan kejahatan keji yang sudah tertera sebagaimana diatas.
4. Mengajak segenap rakyat Indonesia supaya lebih bijak dalam menangkap informasi informasi yang diterima, tidak gegabah dalam merespon informasi yang didapat sehingga berujung pertikaian, dan tidak mudah dibodohi dengan opini politik yang mempermainkan publik sehingga meluapkan emosi tanpa berfikir dan tanpa bertindak bijak.
Satu-satunya solusi yang kami ajukan adalah kembalikan marwah demokrasi sebagaimana yang sudah tertera dalam amanat konstitusi. Sekian, Demikian pernyataan sikap ini disusun sebagai bentuk moral yang harus dipertanggung jawabkan mahasiswa sebagai anak bangsa yang memangku masa depan negara.
Hormat Kami,
Ketua Umum FOKDEM
Nanda Nafis Iqbal Hidayatullah
(Diterima Teras Media pada tanggal 05 Februari 2024)
