Indonesia di Tengah Krisis: Menghadapi Tantangan Pemecahan Negara

“Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.” (Ir. Soekarno)

Indonesia yang merdeka pada tahun 1945 dapat diibaratkan seperi kanvas kosong yang dapat dilukis dengan cita-cita kemerdekaan. Namun pada kenyataannya setelah proklamasi kemerdekaan, Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang muncul untuk memecah belah keutuhan NKRI. Kemerdekaan Indonesia tidak luput dari bayang-bayang gerakan separatis yang menjadi tantangan dalam mempertahankan keutuhan dan persatuan Indonesia.

Baru-baru ini OPM Papua melakukan aksi penembakan terhadap aparat negara menjadi berita yang dibicarakan di berbagai media sosial. Aksi kejam OPM ini didasari oleh keinginan mereka untuk memisahkan Papua dari Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga dianggap menjadi Gerakan separatis yang mengancam keutuhan NKRI. Tidak hanya menyerang aparat negara, OPM bahkan tidak segan melakukan teror kepada warga sipil. Hal ini tentunya membuat masyarakat merasakan keresahan, rasa tidak aman, dan juga mengganggu aktivitas masyarakat di kawasan Papua. Tindakan OPM Papua ini juga didasari karena adanya konflik yang membuat sebagian masyarakat Papua menginginkan kemerdekaan dari negara Indonesia.

Awal Mula Terbentuknya OPM Papua

Papua merupakan daerah yang memiliki berbagai keunikan sejarah, budaya, dan bahasa serta memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah. Akan tetapi, banyak daerah di Papua yang masih kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah sehingga menimbulkan kecemburuan dan konflik. Hingga akhirnya berdiri sebuah gerakan yang disebut sebagai Organisasi Papua Merdeka atau disingkat OPM. Gerakan OPM ini melakukan berbagai aksi kekerasan, teror, bahkan pembunuhan kepada anggota polisi, TNI, bahkan waga sipil. Belakangan ini, OPM kembali melakukan berbagai penyerangan sehingga DPR mendorong strategi pendekatan yang baru dalam menangani OPM di Papua dan juga meminta ketegasan pemerintah dalam memberikan otoritas yang lebih jelas kepada TNI dan Polri dalam memberantas Gerakan OPM di Papua.

Baca Juga :  Tidak Terlepas dari Al-Qur'an, Everyday With Qur'an

Faktor Pendorong Gerakan OPM

Faktor utama yang mendorong adanya Gerakan OPM diantaranya adalah sejarah Papua yang cukup kompleks, termasuk dalam perjuangannya untuk merdeka dari kolonialisme Belanda dan kemudian bergabung ke NKRI. Hal ini ditambah dengan adanya ketidaksetaraan dalam pembangunan dan pendistribusian antara Papua dengan provinsi lain di Indonesia yang menyebabkan ketidakpuasan. Kemudian Papua yang kurang mendapatkan akses pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang layak menimbulkan rasa ketidakadilan bagi masyarakat Papua sehingga ingin memisahkan diri. Di sisi lain, kelompok etnis yang ada di Papua sering terlibat konflik sehingga menyebabkan ketidakharmonisan diantara kelompok etnis tersebut. Hal ini memperburuk kestabilan sehingga memisahkan diri dianggap sebagai solusi bagi kelompok tersebut.

Tidak hanya dalam negeri saja, adanya pengaruh eksternal dari luar negeri yang berupa kepentingan ekonomi politik dapat mempengaruhi kondisi di Papua. Salah satunya adalah kepentingan ekonomi terkait sumber daya mineral dan energi yang mempengaruhi kebijakan pemerintah. Hal ini semakin diperburuk dengan kurangnya kesadaran nasional dan identitas bangsa yang kuat di Papua sehingga menimbulkan ancaman keutuhan NKRI. Identitas bangsa yang kuat dapat mencegah terjadinya konflik identitas yang menyebabkan pemisahan diri dari negara Indonesia.

Baca Juga :  Mengapa Orang dengan Kepribadian Introvert Sering Dianggap Kurang Percaya Diri?

Dampak dari OPM

Gerakan OPM memiliki dampak yang merugikan berbagai pihak. OPM menyebabkan berbagai konflik yang membunuh belasan jiwa sehingga menganggu kesejahteraan masyarakat Papua yang lain. Tidak hanya menganggu kesejahteraan, OPM juga menimbulkan kerusakan infrastruktur dan kerusakan ekonomi karena status operasi di Papua yang menjadi siaga tempur menimbulkan kontraproduktif. Konflik yang melibatkan TNI dan Polri dengan kelompok bersenjata yang terus terjadi menciptakan suasana yang menakutkan bagi anak-anak sehingga menimbulkan kerusakan sosial.

Berbagai dampak yang terjadi akibat adanya Gerakan OPM ini menunjukkan bahwa gerakan separatis memiliki konsekuensi yang signifikan bagi pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Bahkan Gerakan OPM dapat mempengaruhi investasi dari luar maupun dalam negeri karena ketidakamanan dan ketidakpastian yang terjadi karena konflik sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian diperlukan adanya solusi untuk mengatasi dan mengurangi dampak negatif dari gerakan ini.

Solusi Yang Dapat Dilakukan

Solusi yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak negatif Gerakan OPM yaitu dengan meningkatkan pembangunan infrastruktur di Papua termasuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur publik sehingga dapat mengurangi ketidakpuasan yang mendorong terjadinya gerakan separatis. Selanjutnya diperlukan peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan politik untuk membantu menciptakan kesadaran dan kepentingan bersama. Dengan melakukan upaya pendidikan dan meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya kesatuan dan kedaulatan nasional tentang isu lokal dan nasional dapat mengurangi dukungan terhadap gerakan separatis.

Kemudian dengan mengakui dan menghargai identitas dan budaya yang meliputi bahasa, adat istiadat, dan simbol nasional akan menciptakan kebanggaan dan kepatuhan terhadap negara. Tidak hanya itu saja, penyelesaian masalah pelanggaran HAM di Papua termasuk kasus penahanan yang tidak adil dan penyiksaan dapat membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Pendekatan dengan melakukan dialog dan negosiasi terhadap kelompok gerakan separatis untuk mencapai kesepakatan yang menghargai martabat dan kepentingan bersama serta mencari solusi yang inklusif dan berkelanjutan.

Baca Juga :  Ayo Ikutan, Kejar Mimpi Lhokseumawe Talks 16 Bertema "Self-Care dan Self-Love"

Terakhir, dengan mendorong pengembangan ekonomi lokal di Papua meliputi pemberdayaan ekonomi rakyat dan peningkatan investasi dalam berbagai sektor seperti pertanian, peternakan, dan pariwisata dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan. Dengan melakukan hal-hal tersebut dapat memungkinkan berkurangnya ketidakpuasan masyarakat Papua yang mendasari gerakan separatis. Tentunya hal ini memerlukan komitmen dari berbagai pihak baik pemerintah, masyarakat Papua, bahkan komunitas internasional supaya bisa bekerja sama dalam menciptakan kondisi yang lebih stabil bagi warga negara.

Sebagai mahasiswa, hal yang dapat dilakukan adalah dengan menjadi agen perdamaian yang menyuarakan anti diskriminasi terhadap masyarakat Papua. Kemudian mahasiswa dapat berkontribusi dalam pembangunan Papua melalui program-program pemberdayaan masyarakat. Mahasiswa juga dapat meningkatkan kesadaran publik tentang isu-isu di Papua melalui berbagai plartform media sosial. Peran mahasiswa dalam mengatasi gerakan OPM di Papua merupakan hal yang penting untuk membangun masa depan yang lebih damai bagi warga Papua.[]

Pengirim :
Revita Alfianti, Mahasiswa Administrasi Publik Universitas Negeri Yogyakarta, email : revitaalfianti@gmail.com

banner 300250