Konflik Natuna Memanas, Bagaimana Solusi dan Pencegahannya?

Oleh : Neil Christian*

Konflik Natuna merupakan konflik antara Indonesia dan China mengenai hak milik suatu pulau di Indonesia, Kepulauan Natuna. Hal ini berawal ketika China mengambil ikan-ikan yang berada di Zona Ekonomi Eksklusif di Indonesia. Khususnya di Kepulauan Natuna dan didampingi Coast Guard China itu sendiri pada tahun 2016. Hal ini menyebabkan hubungan antara Indonesia dan China memanas hingga sekarang (2021).

Pada awalnya, China dan Indonesia merupakan Negara yang bersahabat khususnya di bidang perekonomian. Tidak dapat dipungkiri, hampir 50% barang-barang yang kita gunakan berasal dari China. Seperti: Smartphone, TV, Laptop, obat-obatan, bahkan Vaksin Covid- 19 (Sinovac). Hal ini dapat dikatakan hubungan Indonesia dan China dalam perekonomian sangat erat dan sulit untuk dipisahkan. Bisa kita rangkum, ada 2 tahapan yang terjadi ketika konflik Natuna antara Indonesia dan China.

Tahapan Konflik Natuna Indonesia-China.

Pertama (Integrasi), sebelum terjadi konflik Natuna, China dan Indonesia merupakan sahabat dalam bidang ekonomi, Indonesia dan China bekerja sama dalam bidang ekspor maupun impor baik dari Indonesia ke China, maupun China ke Indonesia. Maka, China menganggap Indonesia sebagai sahabat nya sendiri. Tidak hanya itu, China juga berinvestasi di Indonesia dalam bidang Infrastruktur di Indonesia; Pembangunan Infrastruktur di Indonesia; Kerja sama mitigasi bencana alam; Pencegaan pengenaan pajak Ganda. Jadi dengan adanya kesempatan dalam bidang ekonomi, dimana ke- 2 belah pihak salling diuntungkan. Terciptalah integrasi antara China dan Indonesia.

Kedua (Disintegrasi), konflik natuna terjadi karena kapal Coast Guard China memasuki perairan Natuna pada tanggal 19 hingga 24 Desember 2019. Dimana hal ini merupakan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, dan China memasuki ZEE Indonesia tanpa izin dari Indonesia. China bersikeras bahwa Natuna adalah milik China, berdasarkan badan hukum laut intetnasional di bawah PBB (UNCLOS) pada tahun 1982 menyatakan bahwa Natuna merupakan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Meski demikian, China dengan sengaja menabrak kapal nelayan Indonesia dengan sengaja pada tahun 2019, dan pada tahun 2021 China mulai memasuki perairan Natuna dengan kapal perang. Ditambah lagi terdapat perlindungan dari Coast Guard China untuk mengambil Sumber Daya Alam di Natuna. Hal ini merupakan tahap Disintegrasi Sosial antara Indonesia dan China yang menganggu kegiatan nelayan di Natuna itu sendiri dan kedaulatan Indonesia.

Baca Juga :  Hikayat Selembar Daun

Bagaimana Agar Konflik Natuna Bisa Diselesaikan ?

Setiap konflik selalu ada penyelesaian, dan setiap penyelesaian diperlukan tahapan-tahapan agar bisa diselesaikan . Ada tiga tahapan yang harus dilakukan antara Indonesia dan China agar konflik Natuna ini tidak berlangsung secara terus-menerus. Antara lain; Melakukan Kebijakan: Code of Conduct dengan intervensi pihak Ke- 3 (ASEAN). Dan melakukan upaya Rekonsiliasi, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi agar konflik Natuna ini bisa diselesaikan.

Pertama (Rekonsiliasi). Memanfaatkan hubungan antar kedua negara. Indonesia dan China dapat melakukan keputusan bersama, yakni usaha penangkapan ikan bersama di perairan Natuna baik dari pemerintah Indonesia dan pemerintah China,dengan interaksi Mutualisme. Keputusan bersama ini merupakan Code of Conduct yang harus dilakukan antara Indonesia dan China, supaya ke- 2 bela pihak bisa melakukan perundingan secara damai. Jika keputusan antara Indonesia dan China berhasil, Indonesia dapat mengajak negara lain yang mengakui kedaulatan Indonesia untuk mengubah konflik menjadi keuntungan antara ke- 2 belah pihak. Sehingga dengan adanya manajemen ini, China dan Indonesia bisa berunding secara damai untuk mencapai reintegrasi yang sifatnya berkelanjutan.

Kedua (Rehabilitasi). Dari konflik ini, pihak yang paling terdampak adalah Indonesia, banyak Sumber Daya Alam di Natuna di rampas, bahkan di klaim oleh China. Oleh karena itu, diperlukan bantuan kekuatan TNI, Polri, Bakamla, beserta jajaranya untuk menjaga kedaulatan laut di Indonesia dengan cara:

Baca Juga :  Penerapan Esensialisme pada Pendidikan Indonesia

1. Berjaga-jaga apabila China melanggar perundingan yang dibuat bersama.

2. Melaksanakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat dan penutupan kawasan konflik untuk sementara waktu.

3. Melakukan upaya pembatasan masyarakat Natuna diluar rumah untuk periode waktu tertentu, khususnya warga di Natuna. Agar proses pemantauan dan penjagaan oleh aparat TNI, dan Polri, beserta jajaranya bisa berjalan dengan lancar.

4. Penyelamatan, evakuasi, identifikasi korban konflik khususnya para nelayan di Natuna, yang kegiatan nya diganggu oleh kapal China atau Coast Goard China.
Dan untuk pihak China sendiri, China bisa mundur dari perairan Natuna dan tidak mengklaim lagi bahwa Natuna milik China, karena pada dasarnya sudah diatur dalam UNCLOS (1982) dibawah naungan PBB, hal tersebut merupakan konsensus bersama berskala internasional, dan berjanji agar tidak melakukan hal-hal yang merugikan nelayan di Natuna maupun Indonesia. Sehingga ke- 2 belah pihak bisa saling diuntungkan dan konflik bisa terhenti.

Ketiga (Rekonstruksi). Sebelum adanya konflik Natuna, Indonesia dan China merupakan mitra sekaligus sahabat dalam bidang ekonomi. Oleh karena itu, China dan Indonesia bisa mengkaji ulang konsensus yang dibuat, agar upaya yang dilakukan untuk reintegrasi bisa terus berjalan. Adapun konsensus- konsensus yang harus di kaji ulang, yakni:

1. Kerja sama di bidang ekonomi. Kerja sama ini membahas komitmen-komitmen. Antara lain dengan cara berkomitmen untuk saling mendukung dan memajukan perkonomian antara China dan Indonesia. Salah satunya pengusaha asal China bisa berinvestasi di sektor-sektor penting di Indonesia. Contohnya: wisata, teknologi, dan infrastruktur. Hal demikian bisa memberikan dampak positif bagi ke- 2 belah pihak yang didasarkan kepada keputusan bersama, dan konsensus-konsensus bersama secara internasional.

Baca Juga :  Indonesia di Tengah Krisis: Menghadapi Tantangan Pemecahan Negara

2. Pembangunan Infrastruktur di Indonesia. Seperti yang kita diketahui, China memiliki keunggulan di bidang transportasi. Karena, China berhasil menciptakan sebuah transportasi yakni: menciptakan kereta terbanyak, terpanjang, dan tercepat di dunia. Oleh karena itu, kerjasama dibidang infrastruktur juga bisa dilakukan agar kegiatan perekonomian di Indonesia bisa meningkat setelah infrastruktur di Indonesia itu sendiri merata.

3. Kerjasama Mitigasi Bencana Alam. Indonesia merupakan negara yang didominasi lautan (negara maritim). Adanya kerja sama di bidang maritim, China bisa membantu Indonesia dalam menangani masalah-masalah secara cepat dan tuntas di perairan, dan juga membantu tugas Basarnas dan SAR Indonesia dalam mitigasi bencana.

4. Pencegahan Pengenaan Pajak Ganda. Dalam mengekspor atau mengimpor barang di negara yang berbeda, tentu akan dikenakan pajak. Oleh karena itu, dengan adanya kebijakan bersama ini diharapkan tidak terjadi pembayaran pajak yang tinggi atau pembayaran pajak berulang.

5. Kerjasama di bidang farmasi. Selama pandemi Covid- 19, Indonesia memerlukan bantuan negara lain untuk menangani pandemi. Dengan adanya China, Indonesia bisa menggunakan vaksin Sinovac kepada masyarakat di Indonesia. Dengan demikian, Indonesia bisa dengan mudah menyelesaikan masalah pandemi Covid- 19.

Sehingga, dengan adanya kajian ulang atas dasar konsensus yang telah dibuat ke- 2 belah pihak. Diharapkan bisa mempererat kembali rasa persahabatan yang pernah ada antara Indonesia dan China. Ke- 2 belah pihak bisa kembali saling diuntungkan tanpa ada kerugian di ke- 2 belah pihak. Jadi, dengan adanya rasa saling diuntungkan antara Indonesia dan China, terciptalah keadilan dan kesetaraan baik dari Indonesia itu sendiri maupun China.

*Penulis adalah mahasiswa Universitas Kristen Krida Wacana (UKRIDA) berdomisili di Tegal Alur, Kali Deres Jakarta Barat.

banner 300250