oleh

Mendagri akan Copot Pj Kepala Daerah yang Tak Bisa Kendalikan Inflasi

Jakarta, TERASMEDIA.NET – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, pihaknya akan bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Indonesia (BI) bakal mengumumkan laju inflasi di masing-masing daerah, utamanya di tingkat provinsi setiap bulannya.

Mantan Kapolri itu menyebut, bagi daerah yang laju inflasinya tinggi nantinya akan didatangi tim untuk mengetahui persoalan yang dihadapi.

Apabila daerah tersebut dipimpin oleh seorang penjabat (Pj) kepala daerah, penanganan inflasi itu juga akan menjadi salah satu bahan evaluasi kinerja. Bukan tak mungkin, hal itu juga menjadi pertimbangan untuk mengganti yang bersangkutkan.

“Kalau dia bukan dari Pj. (penjabat) dari Pilkada kita berikan warning, supaya masyarakat paham, bahwa apa pemimpin seperti ini mau dipilih,” kata Tito saat Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Selasa (30/8).

Menurut dia, upaya ini penting dilakukan agar masyarakat mengetahui kinerja masing-masing provinsi.

Nantinya, daerah dengan penanganan yang memuaskan akan diberikan penghargaan berupa Dana Insentif Daerah (DID) dari Kementerian Keuangan.

“Jadi kita tahu nanti mana provinsi yang tinggi mana yang rendah. (Inflasinya) yang tinggi ya salah satu ukuran indikator kepala daerahnya kurang perform, buktinya ada daerah yang mampu mengendalikan. Biar masyarakat melihat siapa pemimpin yang bagus siapa yang tidak,” katanya.

Tak hanya itu, ia juga meminta pemerintah provinsi agar mengumumkan persentase inflasi di kabupaten atau kota setiap bulannya. Langkah tersebut dilakukan agar bupati dan wali kota bekerja mengendalikan laju inflasi di daerahnya masing-masing.

“Dengan diumumkan persentase kabupaten/kota maka kita juga bisa membaca nanti, oh di daerah ini yang bagus, inflasinya terkendali, kepala daerahnya top. Yang ini (angka) inflasi jauh sekali, tidak terkendali,” kata dia.

Selain itu, ia meminta kepala daerah beserta pejabat di daerah berhati-hati dalam melakukan komunikasi kepada publik.

Kepala daerah harus memastikan pihaknya bekerja keras untuk mengendalikan inflasi, namun tak lantas membuat masyarakat menjadi panik. Masyarakat diminta untuk tetap tenang, karena inflasi masih relatif aman dan terkendali.

“Jangan membuat mereka panik, karena sentimen panik masyarakat itu akan bisa men-trigger yang kontraproduktif, misalnya terjadinya panic buying,” katanya. []***

banner 300250