Pemilihan umum merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam negara demokrasi. Pemilihan umum (pemilu) merupakan salah satu proses demokrasi yang penting dalam sistem pemerintahan di suatu negara. Dalam pelaksanaannya, pemilu harus diselenggarakan secara adil dan transparan guna menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga negara.
Dalam demokrasi, upaya menjaga integritas pemilu menjadi sangat penting, oleh karena itu legislator harus mengatur beberapa praktik kecurangan atau pelanggaran pidana pemilu. Dalam kaitannya dengan regulasi pemilu, undang-undang tidak hanya mengatur proses pemilu, tetapi juga melarang perlakuan yang dapat menghambat esensi pemilu yang bebas dan adil (Junaidi & Ihsan Maulana, 2020).
Negara Indonesia tinggal beberapa bulan kedepan akan melaksanakan pesta demokrasi lima tahunan secara serentak, yakni pada tanggal 24 Februari 2024 akan dilaksanakan pemilihan umum (pemilu) serentak dan pada tanggal 27 November 2024 diadakan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak. Tak terasa pesta demokrasi tersebut sudah dekat dan tanda makin dekatnya pesta demokrasi tersebut sudah dapat dirasakan bagaimana hari-hari ini media mulai dihiasi oleh berita terkait pemilu, koalisi sampai dengan isu cawe-cawe. Ini menggambarkan bahwa kontestasi politik sebetulnya sudah dimulai para partai politik sudah sibuk membahas koalisi guna menyongsong tahun 2024.
Melihat dari dinamika yang ada ketika para pejabat publik disibukkan dengan koalisi dan bahkan ada yang sudah diusulkan jadi calon presiden tentunya ini semua sedikit tidak menggangu pekerjaan dia sebagai pejabat publik. Menurut penulis, alangkah baiknya para pejabat publik lebih fokus untuk melaksanakan pekerjaannya dan menuntaskan semua program yang telah dijanjikan ketimbang megurusi urusan yang bukan tugasnya.
Bahkan, penulis menyarankan agar negara hadir dan turun langsung untuk memastikan pemilu akan lebih baik dan ada peningkatan dari pemilu sebelumnya. Karena dalam pemilihan umum apalagi serentak tentunya akan banyak dinamika dan kompleksitas terjadi. Berkaca pada beberapa negara dalam kenyataannya, masih banyak negara yang mengalami permasalahan dalam penyelenggaraan pemilu, seperti kecurangan, intimidasi, dan ketidakadilan dalam pendistribusian suara.
Oleh karena itu, menurut penulis ini bisa dijadikan pelajaran untuk menatap pemilihan umum kedepan dan sangat penting untuk memperhatikan FAKTOR-FAKTOR yang mempengaruhi keadilan dalam penyelenggaraan pemilu. Salah satu faktor yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemilu adalah keterbukaan dan transparansi. Keterbukaan dan transparansi dalam proses pemilu harus diwujudkan melalui pengumuman hasil pemilu secara terbuka dan kemudahan akses informasi bagi masyarakat.
Hal ini dapat membantu masyarakat memahami proses pemilu dan memastikan bahwa hasil pemilu benar-benar mencerminkan kehendak dan aspirasi masyarakat keseluruhan. Selain itu, persamaan hak pilih juga menjadi faktor penting dalam penyelenggaraan pemilu. Setiap warga negara harus memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih tanpa adanya diskriminasi. Hal ini dapat mencegah terjadinya ketidakadilan dalam pendistribusian suara dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu.
Faktor lainnya adalah Independensi dan netralitas lembaga penyelenggara pemilu juga sangat penting untuk menjamin keadilan dalam penyelenggaraan pemilu. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara pemilu harus menjaga netralitas dan independensi dalam menjalankan tugasnya. Hal ini dapat membantu mencegah terjadinya kecurangan dan memastikan bahwa hasil pemilu benar-benar mencerminkan kehendak dan aspirasi masyarakat. Selain itu, adanya pengawasan yang ketat dari masyarakat, LSM dan lembaga independen lainnya juga sangat penting dalam menjamin keadilan dalam penyelenggaraan pemilu. Pengawasan yang ketat dapat membantu mencegah kecurangan dan memastikan bahwa proses pemilu berlangsung adil dan transparan.
Terakhir, pendidikan dan sosialisasi politik yang memadai bagi masyarakat juga sangat penting dalam penyelenggaraan pemilu. Pendidikan politik dan penjangkauan dapat membantu masyarakat memahami pentingnya pemilu dan memilih kandidat yang tepat. Hal ini dapat membantu menciptakan masyarakat yang cerdas secara politik dan dapat berpartisipasi aktif dalam proses pemilu.
Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, diharapkan penyelenggaraan pemilu dapat berjalan secara adil dan transparan, sehingga hasil pemilu dapat mencerminkan kehendak dan aspirasi masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, negara perlu memastikan keseluruhan faktor-faktor tersebut harus terpenuhi agar dapat menjaga integritas dalam pelaksanaan pemilihan umum demi terciptanya masyarakat yang demokratis dan berkeadilan.
Untuk mengakhiri tulisan ini, penulis ingin mengajak pembaca agar turut andil dalam meningkatkan pemilu kedepan agar lebih baik karena bukan hanya tugas negara, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif semua pemangku kepentingan, termasuk partai politik, penyelenggara pemilu, media, dan masyarakat sipil. Namun, negara memainkan peran kunci dalam menciptakan lingkungan yang mendukung dan melindungi integritas pemilu.[]
Pengirim :
Sahli Sakiri, Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung
