Partisipasi Masyarakat dan Pendidikan Politik, Benteng Terhadap Politik Uang

Oleh : Heru Wahyudi*

Pentingnya partisipasi masyarakat dalam pencegahan politik uang tidak bisa dipandang sebelah mata. Saya haqul yakin bahwa politik uang, atau yang biasa disebut sebagai “politik perut” atau juga “serangan fajar”, adalah ancaman didepan mata pada kejujuran pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Melawan praktik politik uang, pendidikan politik punya peran “kunci” untuk membentuk masyarakat yang aktif dalam mengawasi dan memastikan kejujuran proses demokrasi.

Pendidikan politik memiliki dua konsep utama dalam pencegahan politik uang, yakni pre-emptive dan preventive. Konsep pre-emptive menekankan pada cara pendidikan sebelum pemilihan umum dilaksanakan. Gerakan seperti Desa Anti-Politik Uang jadi contoh nyata bagaimana masyarakat desa dapat bersatu untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya politik uang.

Di sisi lain, konsep preventive melibatkan tindakan pendidikan yang dilakukan selama atau setelah pemilihan umum. Pembentukan tim kampung anti-politik yang membuka pusat pengaduan yakni salah satu strategi untuk memberikan sanksi sosial bagi pelaku politik uang dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu.

Saya yakin bahwa partisipasi masyarakat dapat ditingkatkan melalui kampanye anti-politik uang yang terintegrasi dalam setiap kegiatan desa. Sebagai contoh, kerja bakti atau arisan ibu-ibu bisa menjadi wadah yang efektif untuk menyebarkan informasi tentang bahaya politik uang. Workshop dengan ahli pemilu juga bisa memberi wawasan lebih dalam, kaitannya dengan isu politik uang.

Pengawasan partisipatif yang melibatkan masyarakat dalam tim pengawas pemilu tingkat desa atau kelurahan bisa jadi langkah untuk menegakkan jujurnya pemilihan. Pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan politik dan pengembangan keterampilan juga menjadi elemen penting untuk melibatkannya secara aktif dalam pencegahan politik uang.

Politik Uang dan Ancaman terhadap Demokrasi

Pengalaman saya dalam membaca masalah politik uang ini, membuka mata pada akibat yang bisa “melapukkan” pondasi demokrasi. Dari studi kasus di berbagai negara, terutama di Asia Tenggara seperti Filipina, Malaysia, dan Indonesia, terlihat mendesaknya pencegahan politik uang untuk mempertahankan integritas demokrasi.

Politik uang tak hanya sekadar mempengaruhi hasil pemilihan, tapi juga memberi dampak buruk yang meracuni struktur demokrasi itu sendiri. Abdurrohman (2021) dengan tepat menyoroti bahwa fenomena politik uang memicu korupsi, memberi akibat tidak sehat terhadap kebijakan publik, dan mengancam jujur adilnya pemilu.

Baca Juga :  Maseta Menutup Bulan dengan Single “Agustus Lagi”

Tentu saja, masalah ini tidak terbatas pada pemilihan umum semata. Bahkan dalam tingkat yang lebih rendah seperti pemilihan kepala desa, politik uang masih merajalela, seperti yang diungkapkan oleh Lina Ulfa Fitriani, et al. (2019). Lantas, mestinya pencegahan harus melibatkan seluruh lapisan masyarakat dan semua tingkatan pemilihan.

Saya yakin langkah-langkah pencegahan terstruktur dan terkultur sangat perlu untuk mengatasi masalah tersebut. Pendidikan politik yang mencakup kesadaran akan bahaya politik uang, pengawasan partisipatif dari masyarakat, kampanye anti-politik uang, dan pemberdayaan masyarakat adalah komponen-komponen kunci dalam strategi menjaga integritas demokrasi.

Sebagai warga negara yang peduli pada masa depan demokrasi, saya meyakini, kita semua memiliki peran penting dalam mencegah politik uang. Bersatu mengambil tindakan, kita dapat memastikan bahwa demokrasi tetap menjadi fondasi yang kokoh, bebas dari gangguan politik uang yang merusak.

Peran Pendidikan Politik dalam Pencegahan Politik Uang

Pendidikan politik punya peran besar dalam membentuk masyarakat yang berpartisipasi aktif dan membangun budaya yang menolak praktik politik uang. Pencegahan politik uang melalui pendidikan politik muncul sebagai gerakan awal untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya yang ditimbulkan oleh politik uang.

Pendidikan politik bukan hanya peningkatan pengetahuan politik, tapi juga usaha sistematis untuk menghargai nilai-nilai dari sistem politik. Tujuannya agar masyarakat dapat berpartisipasi secara efektif dan sadar tanggung jawab dalam mencapai tujuan politiknya. Dengan demikian, pendidikan politik berperan sebagai alat untuk membangun budaya yang menolak praktik politik uang.

Nah, maka pentingnya pendidikan politik terletak pada kemampuannya untuk memperkuat kesadaran politik masyarakat, terutama dalam hal partisipasi politik. Partisipasi politik tak hanya mendorong seseorang untuk mengejar kepentingan pribadi, tapi juga untuk menegosiasikan kesepakatan bersama tanpa merugikan pihak lain. Berbicara pencegahan politik uang, pendidikan politik menjadi alat untuk membantu masyarakat memahami bahaya politik uang dan merancang strategi bersama dalam melawan praktik tersebut.

Baca Juga :  Memilih Childfree Bukan Pilihan yang Dianggap Egois

Selain itu, pendidikan politik juga dapat menjadi kekuatan untuk membangun tradisi yang menentang politik uang. Cara melibatkan masyarakat melalui kampanye anti-politik uang, pemberdayaan, dan pengawasan partisipatif dapat menjadi ikhtiar pencegahan.

Dibangunnya tradisi anti-politik uang, masyarakat menjadi peka terhadap praktik politik uang dan aktif berperan dalam mencegahnya. Dengan demikian, pendidikan politik bukan hanya tentang transfer pengetahuan, tetapi juga pembentukan sikap dan nilai yang mendukung masyarakat yang berpartisipasi dan menolak politik uang.

Strategi Pendidikan Politik dalam Pencegahan Politik Uang

Pendidikan politik punya peran kunci dalam ikhtiar pencegahan politik uang, dan beberapa strategi dapat diterapkan guna mencapai tujuan ini:

Pertama, integrasi pendidikan politik ke dalam kurikulum sekolah menjadi strategi tepat sasaran. Menanamkan pemahaman mengenai bahaya politik uang dalam benak masyarakat, terutama generasi muda, melalui kurikulum sekolah, kita bisa membangun pondasi yang kokoh untuk mencegah praktik tersebut di masa depan. Tentunya, menciptakan kesadaran sejak kecil tentang pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mewujudkan politik yang bersih.

Kedua, pelatihan dan workshop untuk masyarakat menjadi instrumen dalam memberikan pemahaman mendalam tentang politik uang. Inisiatif ini, sebagaimana dikutip dari Syamsu Ridhuan (2023), punya peran dalam memberdayakan masyarakat dengan pengetahuan praktis tentang cara-cara pencegahan politik uang. Hasilnya, masyarakat menjadi agen perubahan yang aktif dan efektif dalam mengatasi tantangan politik uang.

Terakhir, kampanye publik dan pemanfaatan media sosial dapat menjadi sarana jitu untuk menyebarkan informasi tentang bahaya politik uang dan meningkatkan kesadaran akan peran partisipatif masyarakat dalam startegi pencegahan. Mengoptimalkan ruang publik dan media sosial, bisa mencapai jangkauan yang lebih luas, menciptakan dialog terbuka, dan memobilisasi dukungan massal untuk melawan politik uang. Jadi, inilah cara strategis untuk membangun sebuah masyarakat yang cerdas, kritis, dan tegas dalam menolak praktik politik uang.

Studi Kasus

Sebuah studi yang dilakukan oleh Moch Edward Trias Pahlevi dan Azka Abdi Amrurobbi dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan Universitas Gadjah Mada menyoroti keberhasilan program pendidikan politik dalam menangkal praktik politik uang melalui gerakan masyarakat desa, seperti yang diinformasikan oleh sumber di jurnal.kpk.go.id.

Baca Juga :  Pemilu: Arena Demokrasi atau Pertarungan Politik?

Hasil penelitiannya yakni pendidikan politik dengan pendekatan pre-emptive, di mana masyarakat desa secara kolektif menyatakan Desa Anti-Politik Uang, dan pendekatan preventive, di mana Tim Desa Anti-Politik Uang membuka posko pengaduan bagi warga, mampu secara efektif meningkatkan kesadaran akan risiko politik uang serta memberi sanksi sosial pada pelaku politik uang.

Penelitian lain yang membahas dampak money politik terhadap partisipasi masyarakat dalam Pilkada, khususnya melibatkan kaum intelektual, menunjukkan bahwa partisipasi aktif masyarakat dalam pencegahan politik uang dapat membawa dampak baik terhadap tingkat kesadaran politik masyarakat. Para intelektual diharap mampu mengedukasi masyarakat tentang konsekuensi negatif dari praktik politik uang dan sebagai pionir dalam upaya mencegah praktek yang bisa merusak moralitas bangsa. Dengan demikian, peran kaum intelektual dalam mewujudkan masyarakat yang terbebas dari politik uang menjadi garda terdepan dalam menjaga integritas dan moralitas politik bangsa.

Pencegahan Politik Uang dan Peran Masyarakat dalam Membangun Kesadaran Politik

Mencegah politik uang tentunya adalah tugas bersama masyarakat. Melibatkan diri dengan aktif dalam upaya pencegahan jadi kunci utama. Pendidikan politik menjadi alat dalam membangun masyarakat yang sadar politik dan menolak praktik politik uang. Walaupun, tantangan menghadang, keberhasilan program pendidikan politik, seperti gerakan anti-politik uang di desa dan kampanye pencegahan, dapat menjadi contoh bagi usaha serupa di masa depan.

Peran partai politik juga tak bisa dikesampingkan. Partai politik mestinya menjadi garda terdepan dalam mengajarkan etika politik yang benar dan memberikan teladan dalam menggalang partisipasi aktif pemilih. Kendati dengan menghindari politik uang, partai politik dapat memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan keinginan seluruh rakyat.

Semua ini tak hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga butuh komitmen dan kesungguhan dari setiap warga negara. Jadi, mari bersatu untuk membangun masyarakat yang lebih baik, bebas dari bayaran politik yang merusak demokrasi di Indonesia.[]

*Penulis adalah Dosen Prodi Administrasi Negara FISIP Universitas Pamulang, email : sayaheru258@gmail.com

banner 300250