Perbedaan Harga di Etalase dan Kasir Minimarket Ditinjau dari UU Perlindungan Konsumen

Semua uang adalah masalah kepercayaan. Permasalahan ini bagai pisau bermata dua, di mana bisa menciptakan sebuah keuntungan yang disertai dengan bahaya atau ancaman. Oleh karena itu, kepercayaan menjadi poros nyata dari segala aspek kehidupan terlebih kepercayaan akan timbul bila ada kejujuran. Seringkali kita membeli barang hanya melihat harga yang tercantum pada etalase tanpa mengetahui harga telah berubah saat pembayaran di kasir.

Mengutip dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999 Pasal 10 huruf a, dijelaskan bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa. Konsumen yang merasa dirugikan oleh praktik harga yang tidak wajar dapat melaporkannya ke Badan Perlindungan Konsumen atau lembaga terkait lainnya.

Seiring berkembangnya zaman, pengusaha mikro semakin menurun pamornya, hal ini terjadi karena maraknya pusat perbelanjaan seperti minimarket modern, yang muncul dengan wajah baru dan menjadi daya tarik konsumen untuk berbelanja. Pada zaman dulu konsumen cenderung mengejar harga murah, namun dengan kemajuan serta pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat, harga murah tidak menjadi halangan utama untuk berbelanja di minimarket.

Minimarket sendiri hadir sebagai tempat alternatif belanja yang lebih praktis serta efisien dalam menemukan produk-produk yang dibutuhkan jika dibandingkan dengan toko kelontong. Meskipun demikian, ada sebuah permasalahan yang kerap kali dihadapi oleh konsumen yakni perbedaan harga yang terdapat di etalase dan kasir minimarket. Namun sebelum menyalahkan pelaku usaha (pemilik), ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan untuk memahami mengapa hal ini bisa tejadi.

Pertama-tama perlu diketahui bahwa etalase biasanya digunakan untuk menampilkan harga jual produk secara umum, seringkali harga tersebut belum termasuk pajak serta biaya tambahan lainnya. Disaat konsumen akan melakukan pembayaran di kasir, biasanya mereka akan diwajibkan untuk membayar pajak penjualan serta biaya lainnya seperti biaya asuransi atau biaya pengiriman tergantung dari jenis produk yang dibeli. Kedua, ada kemungkinan bahwa harga yang tertera di etalase tidak diperbarui dengan benar. Karena pada umumnya toko seringkali mengubah harga produk mereka sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajemen toko. Namun, perubahan harga ini tidak selalu diperbarui pada etalase toko, sehingga menyebabkan harga yang tertera pada etalase tidak sesuai dengan harga yang berlaku pada saat pembayaran di kasir.

Baca Juga :  Shin Tae-yong Tidak Panggil Maarten Paes untuk Laga vs Irak dan Filipina

Selain itu, toko seringkali memberikan promo khusus pada waktu tertentu, promo ini terkadang tidak tercantum pada etalase tetapi disebarluaskan lewat iklan, brosur, serta media sosial. Dengan begitu disaat konsumen ingin melakukan pembayaran, mereka akan dikenakan harga yang lebih rendah dibanding yang tertera pada etalase. Faktor lain yang bisa mempengaruhi perbedaan harga di etalase dan harga yang harus dibayarkan di kasir ialah lokasi serta target pasar. Contohnya, toko yang terletak di kota pasti memiliki harga yang relatif lebih tinggi daripada toko yang terletak di pedesaan.

Hal ini terjadi karena toko di perkotaan biasanya memiliki biaya sewa serta biaya operasional yang lebih tinggi, sehingga perlunya usaha untuk mengimbangi biaya tersebut. Meskipun banyak kasus ketidaksengajaan seperti yang sudah disebutkan tadi, tidak dapat dipungkiri bahwa minimarket yang hadir di Indonesia juga banyak melakukan kecurangan dalam kasus perbedaan harga. Kecurangan ini bisa terjadi dalam berbagai modus, mulai dari harga yang ditawarkan lebih mahal dari harga pasaran, promo atau diskon palsu, hingga pemberian harga yang berbeda-beda untuk produk yang sama. Tentu hal ini tidak hanya merugikan konsumen, melainkan juga merugikan para pelaku usaha mikro kecil menegah khususnya toko kelontong.

Baca Juga :  Pemahaman Orang Tua Terhadap Asupan Gizi dan Dampak Terhadap Kesehatan Anak

Hal ini disebabkan dari perlakuan minimarket yang menawarkan harga lebih murah untuk menarik konsumen datang berbelanja di minimarket tersebut dan mengakibatkan warung kecil tidak mampu bersaing dan akhirnya harus gulung tikar. Kecurangan perbedaan harga yang dilakukan oleh minimarket ini tentu tidak boleh dibiarkan begitu saja. Pemerintah dan badan pengawas perdagangan seperti Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) dan Kementrian Perdagangan harus mengambil tindakan tegas terhadap kecurangan yang dilakukan minimarket terkait perbedaan harga ini.

Pada tahun 1999, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, UU tersebut dirancang untuk melindungi konsumen dari produk yang buruk, praktik bisnis yang tidak jujur, dan memberikan hak-hak perlindungan kepada konsumen dalam transaksi jual beli. Namun, apakah UU Perlindungan Konsumen tersebut sudah berjalan efektif di Indonesia? Fakta memperlihatkan bahwa masih banyak kecurangan yang terjadi. Salah satu masalah utama dalam implementasi UU Perlindungan Konsumen di Indonesia ialah minimnya kesadaran tentang hak-hak konsumen di kalangan masyarakat.

Banyak konsumen tidak paham bahwa mereka memiliki hak untuk mengembalikan barang yang rusak atau cacat, atau untuk mendapatkan pengembalian uang jika produk yang mereka beli tidak sesuai dengan deskripsi yang diberikan. Minimnya kesadaran tentang hak-hak konsumen ini membuat banyak konsumen menjadi korban dari praktik bisnis yang tidak jujur.

Pemerintah juga telah menegaskan serta mengerahkan berbagai upaya untuk meningkatkan efektivitas dari UUPK di Indonesia. Salah satunya dengan membentuk Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI). BAPPEBTI ini bertugas untuk memastikan bahwa perdagangan komoditi di Indonesia berjalan sesuai dengan peraturan serta standar yang sudah ditetapkan. Selain itu, Pemerintah Indonesia juga telah menyuarakan kampanye untuk meningkatkan kesadaran konsumen terkait hak-hak yang dimilikinya. Kampanye yang dimaksudkan meliputi berbagai media seperti televisi, radio, media sosial, bahkan hingga melakukan penyuluhan ke berbagai kediaman warga. Tujuan dari kampanye ini ialah untuk mengumandangkan hak yang dimiliki para konsumen serta mengajak para konsumen agar berani melapor jika mengalami permasalahan mengenai transaksi jual beli.

Baca Juga :  Gelandang Persiraja Optimistis Kalahkan Bhayangkara FC

Meskipun Pemerintah Indonesia telah mengerahkan berbagai upaya untuk meningkatkan efektivitas UUPK di Indonesia, ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk meningkatkan perlindungan konsumen di Indonesia. Beberapa hal tersebut seperti penguatan regulasi, yang di mana Pemerintah dapat memperkuat regulasi perlindungan konsumen serta memperluas cakupan undang-undang perlindungan konsumen serta meningkatkan sanksi terhadap pelaku usaha yang melanggar hak-hak konsumen. Perlu digarisbawahi bahwa pengawasan ketat juga termasuk dalam upaya meningkatkan efektivitas UUPK, pada tahap ini Pemerintah harus meningkatkan pengawasan terhadap produk-produk yang dijual di pasar sehingga harus dipastikan bahwa produk yang diperjualbelikan memenuhi standar serta memenuhi kualitas yang ditetapkan.

Pelaporan yang mudah adalah hal terpenting, konsumen harus diberi kemudahan dalam melaporkan praktik bisnis bodong yang merugikan, terlebih mereka juga harus diberikan bantuan serta dukungan dalam penyelesaian kasus mereka. Semua pertimbangan di atas harus direnungkan untuk mencapai tujuan perlindungan konsumen yang lebih baik di Indonesia. Kombinasi dari beberapa tindakan tersebut akan membantu menciptakan lingkungan yang lebih adil dan aman bagi konsumen.[]***

Pengirim :
Adi Dharma Aprianto, Mahasiswa Akuntansi Universitas Bangka Belitung, email : adidharma.aprianto@gmail.com

banner 300250