Sistematika Pengaturan Hak-hak Penguasaan Tanah, Masih Layak kah UUPA Dipertahankan?

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (dapat disebut juga Undang-Undang Pokok Agraria atau disingkat UUPA) tahun ini berusia 62 tahun (24 September 1960 – 24 September 2022). Di usia yang ke 62 tahun ini, UUPA dihadapkan kepada sejumlah pertanyaan: masih layak kah UUPA dipertahankan?

Di Indonesia saat ini, konflik agraria khususnya pertanahan adalah satu persoalan yang sangat serius. Ironisnya, konflik agraria ini tidak pernah diperhatikan dan diurus oleh badan-badan negara Republik Indonesia secara serius. Secara konstitusional negara memiliki kewajiban untuk mewujudkan tujuan negara sebagaimana digariskan dalam UUD 1945, yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum.

Salah satu sumber daya utama dalam mewujudkan kesejahteraan umum adalah melalui pengelolaan dan pendayagunaan tanah. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Hal ini berarti, pengelolaan dan pemanfaatan tanah sebagai bagian dari sumber daya alam Indonesia harus dilakukan secara bijaksana demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Baca Juga :  Kecerdasan buatan (AI), Perkembangan Politik dan Teologi

UU No. 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) sebagai dasar hukum tanah nasional bersumber dari hukum adat menimbulkan polemik tentang relevensinya sekarang ini. Ada beberapa pendapat mengenai relevansi UUPA. UUPA dinilai masih relevan dengan perkembangan pertanahan sekarang ini, sehingga perlu untuk dipertahankan UUPA secara utuh seperti pada waktu diundangkannya pada tanggal 24 September 1960.

Sistematika pengaturan hak-hak penguasaan atas tanah dalam hukum tanah menurut Boedi Harsono (1999: 26) dapat dibagi menjadi dua, yaitu : 1) Ketentuan-ketentuan hukum tanah yang mengatur hak-hak penguasaan atas tanah sebagai lembaga hukum adalah sebagai berikut : a. memberi nama pada hak penguasaan yang bersangkutan; b. menetapkan isinya yaitu mengatur apa saja yang boleh, wajib dan dilarang untuk diperbuat oleh pemegang haknya serta jangka waktu penguasaannya; c. mengatur hal-hal mengenai subjeknya; siapa yang boleh menjadi pemegang haknya dan syarat-syarat bagi penguasaannya; dan d. mengatur hal-hal mengenai tanahnya.

Baca Juga :  Ambisi dan Kekuasaan dalam Demokrasi

2). Ketentuan-ketentuan hukum tanah yang mengatur hak-hak penguasaan atas tanah sebagai hubungan hukum konkret adalah sebagai berikut: a. mengatur hal-hal mengenai penciptaannya menjadi suatu hubungan hukum yang konkret, dengan nama atau sebutan hak penguasaan atas tanah tertentu; b. mengatur hal-hal mengenai pemindahannya kepada pihak lain; c. mengatur hal-hal mengenai hapusnya; dan d. mengatur hal-hal mengenai pembuktiannya.

Kemudian, Boedi Harsono (1999: 26-27) menyatakan bahwa sistematika di atas dapat memberikan pemahaman lebih mudah untuk mengetahui ketentuan-ketentuan hukum tanah di dalam pembentukannya, proses penyusunan maupun mempelajarinya secara teratur, disamping dapat memberikan suatu kemudahan di dalam mengetahui ketentuan-ketentuan apa yang termasuk dan tidak termasuk di dalam hukum tanah.

Baca Juga :  Potensi Budidaya Lada di Bangka Belitung

Dengan menggunakan sistematika di atas, ketentuan-ketentuan Hukum Tanah bukan saja dapat diadakan, disusun dan dipelajari secara teratur, tetapi juga akan dengan mudah diketahui ketentuan-ketentuan apa yang termasuk Hukum Tanah dan apa yang bukan.

Hanya ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur hal-hal yang disebutkan di atas dan yang termasuk dalam sistematika di atas saja yang merupakan ketentuan-ketentuan Hukum Tanah. Penentuan batas dengan bidang Hukum yang lain itu mempunyai juga manfaat praktis, karena sejak mulai berlakunya UUPA Hukum Tanah kita sudah diunifikasikan, sedang Hukum Privat, terutama Hukum Pardata, masih dualistic.[]***

Pengirim :
Aditya Ahma Fadhila
Mahasiswa S1 Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi, email : adityaahmafadhila1922@gmail.com

banner 300250