Aceh Tamiang, TERASMEDIA.NET — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian bersama Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin dan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman melepas ribuan Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) untuk membantu percepatan pemulihan pemerintahan dan pelayanan publik pascabencana di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, Senin (5/1/2026).
Apel pelepasan yang digelar di Perempatan Kantor PUPR Kabupaten Aceh Tamiang tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Dirjen Administrasi Wilayah Kemendagri Safrizal ZA, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah SE, Danrem 011/Lilawangsa Kolonel Inf Ali Imran, serta sejumlah pejabat eselon di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian UMKM.
Mendagri Tito Karnavian menjelaskan, sebanyak 1.132 personel telah berada di Aceh Tamiang sejak Minggu (4/1/2026). Mereka diberangkatkan dalam tiga kloter pada hari yang berbeda. Dari jumlah tersebut, 863 orang merupakan Praja IPDN dan sisanya adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Dalam Negeri.
Para praja dan ASN tersebut akan bertugas selama satu bulan, terhitung mulai 3 Januari hingga 3 Februari 2026, dengan fokus membantu pemulihan pemerintahan yang terdampak bencana banjir bandang.
Berdasarkan peninjauan langsung di lapangan, Tito mengungkapkan kondisi pemerintahan di Aceh Tamiang belum sepenuhnya pulih. Sejumlah kantor pemerintahan, termasuk kantor bupati dan kantor perangkat daerah, masih dipenuhi lumpur sehingga aktivitas pemerintahan belum berjalan maksimal.
Menurut Tito, pulihnya pemerintahan menjadi indikator utama kebangkitan daerah pascabencana. Pemerintahan yang kembali berfungsi akan memperkuat koordinasi, pengambilan keputusan, serta pelayanan publik kepada masyarakat. Selain itu, pemulihan ekonomi juga menjadi indikator penting yang ditandai dengan kembali beroperasinya pertokoan, pasar, dan sektor usaha lainnya.
“Kantor pemerintahan adalah jantung indikator pulihnya suatu keadaan. Kenapa? Karena di situ ada perintah, otoritas, dan pusat sumber daya,” ujar Tito dalam arahannya.
Untuk itu, para Praja IPDN akan difokuskan terlebih dahulu membersihkan dan mengaktifkan kembali kantor-kantor pemerintahan agar roda pemerintahan dapat berjalan normal. Setelah itu, mereka akan diarahkan membantu pembersihan fasilitas lain, seperti pertokoan dan pelayanan pemerintahan desa.
“Kita fokus ke kantor-kantor dulu untuk menghidupkan pemerintahan. Kepala dinasnya harus bisa masuk. Kalau kantornya penuh lumpur, bagaimana mau bekerja,” tegasnya.
Mantan Kapolri tersebut juga mengingatkan para praja agar menjaga kesehatan dan mempersiapkan diri menghadapi kondisi lapangan yang masih dipenuhi lumpur dan debu. Ia menekankan agar kehadiran para praja tidak justru membebani pemerintah daerah.
“Yang penting saya titip satu, jangan merepotkan pemerintah lokal. Pemerintah daerah sudah dalam kondisi sulit. Kita datang untuk membantu, bukan menambah kesulitan,” pesannya.
Selain Aceh Tamiang, Tito juga membuka kemungkinan pengerahan Praja IPDN ke daerah lain di Aceh yang membutuhkan bantuan serupa.
“Kalau dalam dua minggu ini bisa ditangani dengan baik, bisa digeser. Bisa ke Aceh Utara atau Aceh Timur,” ujarnya.
Di akhir arahannya, Tito menegaskan tidak semua Praja IPDN mendapat kesempatan untuk terlibat langsung dalam misi kemanusiaan tersebut. Hanya praja terpilih yang mendapat kehormatan untuk mengabdi di Aceh, daerah yang saat ini menjadi sorotan nasional bahkan internasional akibat bencana yang melanda.[]
