Banda Aceh, TERASMEDIA.NET – Pemerintah Aceh mempercepat pemulihan sektor pertanian dan perkebunan pascabencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah di Aceh. Upaya tersebut didukung alokasi anggaran dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia sebesar Rp2,5 triliun untuk mengembalikan produktivitas lahan sawah dan kebun yang mengalami kerusakan.
Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem, menyampaikan apresiasi kepada Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman atas dukungan anggaran tersebut. Ia berharap dana pemulihan dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk membantu petani kembali berproduksi.
“Saya berterima kasih kepada Menteri Pertanian dan berharap anggaran ini dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk pemulihan sawah dan kebun masyarakat,” kata Mualem melalui Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, di Banda Aceh, Senin (27/7/2026).
Sebelumnya, Gubernur Aceh telah menerima laporan perkembangan pemanfaatan anggaran dan progres pemulihan lahan pertanian dari Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Azanuddin Kurnia, pada Kamis (23/7/2026).
Dalam laporan tersebut disebutkan, alokasi anggaran Rp2,5 triliun merupakan tindak lanjut dari usulan Pemerintah Aceh bersama pemerintah kabupaten/kota. Dana tersebut diarahkan untuk berbagai kebutuhan pemulihan, mulai dari rehabilitasi lahan, penyediaan alat mesin pertanian, hingga bantuan benih padi dan jagung.
Bencana hidrometeorologi sebelumnya menyebabkan kerusakan cukup luas pada sektor pertanian Aceh. Berdasarkan data Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, sekitar 57.485 hektare lahan sawah terdampak, sementara program optimasi lahan saat ini telah berjalan pada sekitar 40.852 hektare.
Tidak hanya sektor tanaman pangan, sektor perkebunan juga mengalami dampak signifikan. Tercatat sekitar 60.438 hektare lahan perkebunan terdampak, dengan upaya pemulihan telah dilakukan pada sekitar 40.418 hektare.
Mualem meminta jajaran Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh di seluruh daerah agar bekerja maksimal serta membangun koordinasi dengan berbagai pihak guna mempercepat proses pemulihan.
“Gubernur berpesan agar Distanbun seluruh Aceh bekerja keras dan membangun komunikasi dengan semua pihak. Insya Allah, Allah akan mudahkan semua,” ujar Nurlis menyampaikan pesan Gubernur Aceh.
Menurut Mualem, percepatan pemulihan sektor pertanian menjadi hal penting karena sebagian besar masyarakat Aceh masih menggantungkan kehidupan ekonominya pada sektor tersebut. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh, sektor pertanian menyerap sekitar 38 hingga 41 persen tenaga kerja di Aceh dan menjadi salah satu penyumbang terbesar terhadap perekonomian daerah.
Selain menjadi sumber mata pencaharian masyarakat, sektor pertanian juga memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan pangan Aceh. Karena itu, pemerintah daerah menempatkan pertanian dan perkebunan sebagai salah satu prioritas pembangunan.
Hal tersebut kembali ditegaskan dalam kegiatan Pengukuhan Pengurus DPW dan DPD Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia (PERHIPTANI) Kabupaten/Kota se-Aceh masa bakti 2025–2030 di Saree, Aceh Besar, Sabtu (25/7/2026).
Dalam sambutannya yang disampaikan Plt Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Azanuddin Kurnia, Mualem menyebut sektor pertanian merupakan penopang ketahanan pangan, penyedia lapangan kerja, sekaligus penggerak ekonomi masyarakat Aceh.
“Pemerintah Aceh menempatkan sektor pertanian sebagai salah satu prioritas pembangunan Aceh, karena sektor ini menjadi penopang ketahanan pangan, penyedia lapangan kerja, sekaligus penggerak perekonomian masyarakat,” kata Mualem.
Dengan dukungan anggaran besar dari pemerintah pusat tersebut, Pemerintah Aceh berharap pemulihan lahan pertanian dan perkebunan dapat segera tuntas sehingga petani dan pekebun dapat kembali beraktivitas secara normal setelah terdampak bencana.[]
