Pemilu 2024 akan menjadi salah satu peristiwa penting dalam peta politik Indonesia, khususnya di tingkat daerah. Dalam konteks ini, pilkada tidak hanya menjadi alat pemilihan pemimpin daerah, namun juga mencerminkan dinamika politik yang lebih luas. Fenomena populisme, politik identitas, dan koalisi pragmatis sepertinya akan mendominasi narasi pemilu daerah kali ini, mengingat tingginya benturan dalam pembentukan arah pembangunan daerah agar lebih maju.
Salah satu tantangan besar pemilu legislatif tahun 2024 adalah implikasi kebijakan moneter yang berlaku di masyarakat. Permasalahan ini terus menghantui proses demokrasi di Indonesia. Banyak kandidat menggunakan sumber daya keuangan yang besar untuk mendorong pemilih agar memilih, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini tentu melanggar prinsip demokrasi, bahwa pemimpin harus dipilih berdasarkan visi dan misi berdasarkan kemampuan, bukan kekuatan nominal uang. Tampaknya masih banyak masyarakat yang masih diberi insentif untuk memilih pemimpin berdasarkan jumlah uang yang mereka terima. Semakin besar potensi yang diberikan oleh calon, semakin besar pula peluang untuk menang. Tanpa berpikir panjang, siapakah pemimpin yang akan memerintah daerahnya?
Selain itu, politik identitas masih menjadi tema sentral. Banyak kandidat yang menggunakan identitas agama, suku, atau etnisnya untuk menarik simpati masyarakat. Di jejaring sosial, kita melihat banyak artis yang terjun ke dunia politik hanya mengandalkan popularitasnya. Meski identitas ini merupakan bagian dari keberagaman yang harus dihormati, namun eksploitasi politiknya dapat menimbulkan polarisasi di masyarakat. Keberhasilan Pilkada 2024 sangat bergantung pada bagaimana para pemimpin masyarakat dan daerah dapat menjaga keharmonisan meski berbeda pendapat politik.
Namun pemilu legislatif 2024 diharapkan juga bisa membawa perubahan positif bagi calon calon agar tidak melakukan politik uang. Kesadaran politik masyarakat semakin tinggi, terutama di kalangan generasi muda atau pemilih Generasi Z, semakin teredukasi dan sadar akan permasalahan sosial politik di media sosial, sehingga dapat memilih pemimpin yang baik untuk masa depan. Mereka lebih berperan menentukan dalam pemilihan pemimpin yang benar-benar mampu membawa perubahan dan memperjuangkan kepentingan rakyat demi masa depan daerah.
Terakhir, pemilu legislatif tahun 2024 merupakan ujian bagi demokrasi lokal di Indonesia. Dibutuhkan peran aktif seluruh pihak, mulai dari penyelenggara pemilu, kandidat hingga masyarakat, untuk memastikan proses demokrasi berlangsung adil dan jujur. Peringatan bagi kita semua, khususnya Generasi Z yang akan berperan penting dalam perebutan suara terbanyak pada Pilkada 2024, jangan sampai terpengaruh dengan suap yang diberikan para calon kandidat. Seperti yang terlihat sekarang bahwa masih banyak pemilu di Indonesia masih penuh dengan kecurangan dan ketidakadilan serta gagal menghasilkan pemimpin yang berkualitas.
Maka dari itu seperti kata Mohammad Hatta “Kemerdekaan yang sejati hanya dapat dinikmati dalam pangkuan demokrasi.” Marilah kita menyuarakan dan mengembalikan. keadilan pada demokrasi pemilu yang masih penuh dengan tipu daya, karena hanya dengan suara kitalah yang menentukan seperti apa daerah kita ke depan. Dan dengan begitu, hasil Pilkada 2024 bisa menjadi pemilu yang menampung aspirasi masyarakat dengan adil dan membawa daerah terus maju dan sukses.[]
Penulis :
Vely Lestari, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, Hp/WA : 087899116119
