Penerapan sistem zonasi dalam penerimaan perserta didik baru (PPPenerapan sistem zonasi dalam penerimaan perserta didik baru (PPDB) menuai berbagai reaksi dari masyarakat . Diciptakan untuk menciptakan pemerataan akses pendidikan, kebijakan itu justru sering kali di anggap tidak adil oleh sebagian kalangan, terutama mereka yang tinggal jauh dari sekolah favorit
Secara ideal , sistem zonasi dimaksudkan untuk menghapus stigma sekolah favorit dan mendorong pemerataan kuwalitas pendidikan . Anak anak tidak lagi harus berkompetensi secara akademik semata melainkan diberi hak belajar di sekolah terdekat dari tempat tinggal . ini tentu mengurangi kesenjangan sosial dan menghemat biaya transportasi
Namun, di lapangan, kenyataannya tidak selalu seindah itu. Banyak orang tua merasa anak nya di rugikan karna tidak bisa masuk ke sekolah dengan kualitas terbaik, hanya karna alamat mereka tidak masuk dalam zona. Akibatnya, muncul fenomena manipulasi domisili bahkan peraktik pungutan liar demi memalsukan alamat demi mengejar sekolah unggulan
Masalah utamanya bukan pada sistem zonasi itu sendiri tetapi pada ketimpangan kualitas antar sekolah yang masih sangat nyata. Jika semua sekolah memiliki fasilitas dan mutu guru yang setara, sistem zonasi akan jauh lebih di terima. Sayangnya pemeratan kualitas itu belum terjadi, Sehingga sistem ini justru memperlihatkan ketimpangan yang ada
Solusi yang bisa ditawarkan adalah memperkuat kualitas pendidikan di seluruh sekolah, Bukan hanya ada di sekolah – sekolah yang sudah unggul. Pemerintah harus sering melakukan pembenahan menyeluruh dari pelatihan guru,Perbaikan fasilitas hingga pengawasan pelaksanaan kebijakan di lapangan.
Lebih dari itu, Penting juga membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya membangun sekolah di sekitar lingkungan mereka. Dengan partisipasi aktif dari orang tua, Komite sekolah,dan pemerintah daerah, Sekolah – sekolah non favorit pun bisa menjadi pusat pembelajaran yang berkualitas. Keterlibatan semua pihak sangat penting agar sistem zonasi tidak hanya menjadi regulasi di atas kertas, tetapi juga menjadi bagian dari gerakan bersama untuk mewujudkan keadilan dalam pendidikan
Kesimpulannya, Sistem zonasi bukanlah kebijakan yang sepenuhnya keliru, Ia mengandung semanggat pemerataan yang patut diapresiasi. Namun kebijakan ini akan terus menuai pro dan kontrak jika tidak di barengi dengan langkah – langkah nyata untuk mengatasi ketimpangan kualitas pendidikan di indonesia maka tugas besar kita bukan menolak zonasi, melainkan memperjuangkan agar setiap sekolah di setiap zona memiliki kualitas yang setara.
Hanya dengan demikian, keadilan dalam pendidikan dapat benar – benar terwujud) menuai berbagai reaksi dari masyarakat. Diciptakan untuk menciptakan pemerataan akses pendidikan, kebijakan itu justru sering kali di anggap tidak adil oleh sebagian kalangan, terutama mereka yang tinggal jauh dari sekolah favorit.[]
Penulis :
Muhammad Daffa, email : muhdaffaemail@gmail.com
