Wamentan : Kebijakan Impor Beras Terpaksa Dilakukan Pemerintah

Banda Aceh, TERASMEDIA.NET – Wakil Menteri Pertanian RI Harvick Hasnul Qolbi, menjelaskan terkait kebijakan pemerintah yang melakukan impor beras yang banyak disorot publik selama ini.

Menurut Wamentan Harvick Hasnul Qolbi, terkait kebijakan impor beras yang sempat dilakukan oleh Pemerintah beberapa waktu lalu, karena terpaksa untuk menjaga cadangan beras nasional yang berkurang karena disebabkan El Nino.

“Impor beras saat itu terpaksa dilakukan Pemerintah karena Cadangan Pangan Pemerintah itu berada di angka 30 juta ton. Sedangkan kebutuhan cadangan itu seharusnya di angka 34 juta ton karena kebutuhan nasional kita itu di angka 31 juta ton. Ini dilakukan karena terjadi El Nino di sejumlah wilayah. Alhamdulillah Aceh tidak terimbas,” imbuh Harvick.

Baca Juga :  Apa Kabar Dunia Hari Ini?

Hal ini disampaikan Wamentan saat saat melakukan penanaman padi perdana Musim Tanam 1, pada acara Gerakan Percepatan Tanam Padi, di kawasan Blang Jaroe Gampong Lam Ilie Masjid, Kecamatan Indrapuri, Jum’at (23/12/2023) sore.

@IKLAN_2023

Dalam kesempatan itu, Penjabat Gubernur Aceh Achmad Marzuki, mendampingi Wakil Menteri Pertanian RI Harvick Hasnul Qolbi, melakukan penanaman padi perdana Musim Tanam 1, pada acara Gerakan Percepatan Tanam Padi, di kawasan Blang Jaroe Gampong Lam Ilie Masjid, Kecamatan Indrapuri

“Kegiatan hari ini adalah bagian dari upaya kita mengejar Musim Tanam 1. Meski terlambat sedikit, namun semangat teman-teman petani di sini cukup tinggi untuk mencapai target dan tonase hasilnya bisa lebih maksimal, ” ujar Harvick.

Baca Juga :  Pramuka Kwarcab Aceh Tamiang Ziarah dan Tabur Bunga di Makam Pahlawan

Wamentan mengaku berasyukur dan mengapresiasi para petani di Aceh yang telah mampu menghasilkan gabah basah di atas 7 ton per hektar. Harvick optimis, dengan luas lahan persawahan yang mencapai 900 hektar di kawasan tersebut, Aceh akan mampu mempertahankan diri sebagai salah satu daerah yang surplus beras.

Sementara itu, terkait ketersediaan pupuk, Wamentan menjelaskan, sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo, Kementerian Pertanian terus bekerja dan direncanakan di awal Januari sudah bisa dilaksanakan.

“Calon Petani dan Calon Lahan sudah ada dan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompoknya juga sudah ada. Karena itu, kami mengajak teman-teman media untuk turut mengawal proses ini dan bagaimana pendistribusiannya ke masyarakat,” kata Harvick.[]

banner 300250