Pembangunan merupakan sebuah narasi yang menjadi satu diantaranya isu sosial yang acapkali diperdebatkan dan menimbulkan resistensi baik individu maupun kelompok masyarakat teroganisir. Dalam pembangunan acapkali dibungkus dengan narasi kemajuan seperti halnya investasi yang meningkat, mudahnya akses lapangan pekerjaan, dan pesatnya pertumbuhan ekonomi. Namun, dalam konteks pembangunan infrastruktur seperti Proyek Strategis Nasional berakhir dengan pertanyaan sederhana yakni untuk siapa dan risiko untuk siapa? Rencana Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Bangka Tengah sejalan dengan hal tersebut.
Di atas hitam putih, energi nuklir dipromosikan sebagai solusi atas krisis energi dan kebutuhan listrik yang semakin meningkat. Bahkan, hal tersebut ditempatkan sebagai simbol modernitas dan kemajuan teknologi mutakhir. Akan tetapi, dalam skala lokal wacana tersebut tidak semerta-merta diamini. Masyarakat terdampak yang menggantungkan hidupnya pada laut menilai wacana tersebut sebagai upaya menggeser lanskap sosial, ekonomi, dan lingkungan yang selama ini menopang kehidupan mereka.
Minimnya tranparansi, terbatasnya partisipasi publik, hingga bayangan dampak buruk jangka panjang menjadi hulu kegelisahan yang berakhir dengan penolakan bahkan perlawanan. Baik individu maupun kelompok masyarakat terorganisir serta organisasi kemasyarakatan seperti Wahana Lingkungan Hidup hadir sebagai posisi kritis. Perlawanan yang terjadi bukan untuk menolak kemajuan teknologi, melainkan menekan wacana pembangunan yang serampangan.
Energi untuk siapa? Menjadi relavan ketika pembangunan acapkali dijanjikan dalam statistik makro, sementara risiko terbesar ada di pihak masyarakat. Listrik yang berpotensi untuk menopang industri skala besar atau kawasan investasi, namun masyarakat area wacana pembangunan di bayang-bayang degradasi lingkungan sehingga wajar menimbulkan perlawanan. Demokrasi tidak hanya hidup di ruang parlemen, melainkan juga termanifestasikan di ruang- ruang diskusi, aksi protes, dan tuntutan atas keberpihakan kebijakan. Politik esktra-parlementer yang menjadi strategi perjuangan bukan bentuk pembangkanganm melainkan ekspresi ketika jalur formal yang responsif.
Menggugat rencana PLTN di Bangka Tengah bukan semerta-merta menolak kemajuan. Namun, bagian integral dari upaya memastikan bahwa kemajuan tidak dibangun diatas pengorbanan ruang hidup masyarakat. Energi idealnya menjadi medium untuk meningkatkan kesejahteraan kolektif, bukan justru menimbulkan ketimpangan yang semakin juram. Bangka Tengah bukan sekeder menjadi titik pembangunan, melainkan tentang ruang hidup dengan sejarah, identitas, dan masyarakat yang berhak menentukan arah masa depannya.
Polemik tersebut menggugah kesadaran kolektif bahwasanya pembangunan semata-mata bukan tentang modernitas dan kemajuan teknologi. Lebih jauh, tergeser ke arena politik yang mempertanyakan apakah negara berdiri bersama rakyat atau hanya memenuhi statistik pembangynan belaka. Sehingga, hal tersebutlah menjadi hulu pertanyaan yang digemakan, energi untuk siapa?[]
Penulis :
Hijriyanto, Revana, Elza Putri dan Marta Arya, Mahasiswa Ilmu Politik, Universitas Bangka Belitung
