Keuangan digital kini menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Mulai dari pembayaran lewat QRIS, pinjaman online, hingga investasi, semua bisa dilakukan hanya dengan sentuhan jari. Perkembangan teknologi finansial (fintech telah memberikan kemudahan akses layanan keuangan.
Namun di sisi lain menimbulkan kebutuhan akan sistem keuangan yang tetap sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk mengkaji perkembangan fintech syariah di Indonesia, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, serta menganalisis peluang pengembangannya di masa depan.
Ekosistem dan Realitas Saat Ini
Ekosistem fintech syariah di Indonesia tumbuh dari sinergi tiga pilar: regulator, pelaku industri, dan masyarakat pengguna. OJK bersama Bank Indonesia berperan sebagai regulator, sementara DSN–MUI mengeluarkan fatwa untuk memastikan akad-akad dalam produk fintech sesuai syariat. Di sisi industri, startup fintech syariah, bank syariah, serta platform crowdfunding hadir membawa inovasi.
Potensinya sangat besar. Berdasarkan Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2022, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa nilai transaksi fintech syariah diprediksi meningkat dari USD 4,2 miliar pada 2021 menjadi lebih dari USD 11 miliar pada tahun 2026, dengan pertumbuhan rata-rata tahunan mencapai 21,6% (OJK, 2022).
Data terbaru menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2024, fintech urun dana syariah berhasil menghimpun dana lebih dari Rp1,53 triliun dari 804 proyek, dengan melibatkan lebih dari 185 ribu investor (Bisnis.com, 2025).
Meski porsinya masih kecil dibandingkan fintech konvensional, tren ini menunjukkan minat masyarakat yang semakin besar. Terutama generasi muda, seperti Gen Z dan milenial, yang terbukti menjadi pengguna paling aktif fintech syariah karena merasa sesuai dengan gaya hidup digital mereka sekaligus selaras dengan keyakinan agama.
Tantangan Nyata
Di balik pertumbuhan positif, ada sejumlah tantangan yang masih harus dihadapi:
1. Regulasi yang belum komprehensif
Hingga pertengahan 2023, dari lebih dari 100 platform P2P lending berizin OJK, hanya 7 platform yang beroperasi dengan model syariah. Banyak akad, terutama terkait mekanisme bagi hasil, masih membutuhkan pedoman teknis lebih jelas dari DSN–MUI. Kondisi ini berpotensi memperlambat inovasi produk fintech syariah karena pelaku industri membutuhkan kepastian hukum dalam merancang model bisnis yang sesuai dengan prinsip syariah.
2. Literasi keuangan syariah yang masih terbatas
Sebagian masyarakat masih sulit membedakan antara fintech syariah dan konvensional. Akibatnya, muncul persepsi keliru yang bisa mengurangi kepercayaan terhadap produk syariah. Rendahnya literasi ini dapat berdampak pada rendahnya tingkat adopsi layanan fintech syariah, serta meningkatkan risiko kesalahpahaman masyarakat terhadap konsep akad syariah.
3. Keterbatasan modal dan skala usaha
Sebagian besar startup fintech syariah masih kecil, dengan keterbatasan modal untuk bersaing dengan fintech konvensional yang lebih dulu besar. Keterbatasan modal juga dapat menghambat kemampuan startup fintech syariah dalam melakukan ekspansi, inovasi teknologi, serta meningkatkan daya saing terhadap fintech konvensional.
Peluang Masa Depan
Meski penuh tantangan, peluang fintech syariah di Indonesia justru semakin terbuka: 1) Generasi digital menjadi motor utama. Gen Z dan milenial memilih layanan yang cepat, mudah, dan sesuai nilai agama; 2) Inovasi teknologi seperti blockchain dan smart contract bisa memperkuat transparansi akad, mengurangi risiko, dan membangun kepercayaan publik. Pemanfaatan teknologi tersebut juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat karena setiap transaksi dapat tercatat secara transparan dan sulit dimanipulasi; dan 3) Kolaborasi antar pihak — regulator, pelaku industri, investor, akademisi, hingga komunitas muslim — dapat mempercepat literasi sekaligus memperluas adopsi produk fintech syariah.
Kesimpulan
Fintech syariah tidak hanya menjadi alternatif layanan keuangan, tetapi juga merupakan bagian penting dari transformasi ekonomi digital di Indonesia yang berlandaskan prinsip syariah. Dengan dukungan regulasi yang semakin matang, inovasi produk, serta partisipasi aktif masyarakat, fintech syariah berpotensi menjadi tulang punggung inklusi keuangan nasional.
Tantangannya jelas, yaitu: literasi, regulasi, dan skala usaha. Namun, jika semua pemangku kepentingan bergerak bersama, Indonesia tidak hanya bisa menjadi pasar terbesar, tapi juga pusat fintech syariah global di masa depan.[]
Penulis :
Khairunnisa, mahasiswi Universitas Tazkia
