Bahasa dan hukum memiliki keterkaitan yang sangat mendalam, karena bahasa bukan hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai instrumen utama dalam menyusun, mengomunikasikan, dan menafsirkan aturan hukum. Hukum pada dasarnya adalah sekumpulan aturan yang dibentuk oleh negara untuk mengatur kehidupan masyarakat, dan bahasa menjadi medium yang memungkinkan aturan-aturan ini dapat dipahami, diterima, dan diterapkan oleh berbagai pihak. Tanpa bahasa yang jelas, hukum bisa kehilangan makna dan tujuan utamanya, yaitu menciptakan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.
1. Bahasa sebagai Alat untuk Menyusun Hukum
Hukum ditulis dengan bahasa sebagai bentuk representasi dari norma-norma yang mengatur kehidupan sosial. Dalam penyusunan undang-undang, peraturan, atau kontrak hukum, pemilihan kata yang tepat sangat krusial. Ketidakjelasan atau penggunaan kata yang ambigu bisa menyebabkan celah penafsiran yang dapat merugikan salah satu pihak. Misalnya, dalam penyusunan kontrak bisnis atau perjanjian, ketidakjelasan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak bisa menyebabkan sengketa di kemudian hari. Oleh karena itu, penggunaan bahasa yang akurat dan tidak multitafsir dalam dokumen hukum adalah hal yang sangat penting.
2. Bahasa dalam Proses Peradilan
Dalam praktik peradilan, bahasa berperan ganda. Di satu sisi, bahasa digunakan sebagai alat untuk menyampaikan argumen, pembelaan, dan pembuktian di depan pengadilan. Pihak-pihak yang terlibat, baik itu jaksa, pengacara, atau hakim, menggunakan bahasa untuk mempengaruhi putusan. Di sisi lain, bahasa juga digunakan dalam penyusunan keputusan hukum, yang harus bisa mengartikulasikan alasan dan pertimbangan hukum dengan jelas dan logis.
Namun, di balik semua itu, bahasa yang digunakan dalam pengadilan sering kali sarat dengan jargon dan istilah hukum yang rumit. Hal ini bisa menjadi hambatan bagi masyarakat awam untuk memahami proses hukum yang sedang berlangsung. Sebagai contoh, frasa seperti “reformatio in peius” (peningkatan hukuman dalam banding) atau “in dubio pro reo” (dalam keraguan, untuk terdakwa) mungkin mudah dipahami oleh praktisi hukum, tetapi bagi masyarakat umum yang tidak terbiasa dengan istilah hukum, ini bisa menjadi penghalang dalam memahami substansi hukum yang sedang diterapkan.
Ketidakjelasan bahasa dalam proses peradilan juga berisiko menciptakan ketidakadilan. Misalnya, dalam situasi di mana terdakwa tidak memahami sepenuhnya proses hukum yang tengah dijalaninya, mereka bisa saja mengalami kesulitan dalam memperjuangkan hak-hak mereka. Inilah sebabnya, penting bagi proses peradilan untuk mengutamakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami tanpa mengurangi kedalaman makna hukum itu sendiri.
3. Ambiguitas dan Potensi Penyalahgunaan Bahasa Hukum
Salah satu tantangan terbesar dalam hubungan antara bahasa dan hukum adalah potensi ambiguitas dalam teks hukum. Undang-undang atau peraturan yang ditulis dengan bahasa yang ambigu dapat menimbulkan berbagai penafsiran yang berbeda. Hal ini, pada gilirannya, membuka peluang bagi pihak-pihak tertentu untuk memanipulasi makna hukum demi kepentingan pribadi atau kelompok. Sebagai contoh, ketentuan mengenai “kejahatan terhadap ketertiban umum” bisa saja diartikan secara berbeda oleh pihak yang berbeda, tergantung pada situasi dan kondisi sosial yang sedang berkembang.[]
Penulis :
Mario Fernandes Sinulingga, mahasiwa Universitas Bangka Belitung
