PEMANASAN global merupakan masalah iklim yang akan berdampak dan membahayakan kehidupan manusia dan lingkungan yang ada di bumi maka tak heran jika masalah perubahan iklim ini menjadi hal yang tidak bisa diabaikan begitu saja oleh negara-negara di dunia internasional. Oleh karena itu untuk membahas dan menemukan solusi terkait masalah keamanan non tradisional bagian keamanan lingkungan hidup ini maka PBB melakukan siding konferensi yang dihadiri oleh 195 negara untuk membahas masalah ini dan melahirkan Paris Agreement atau Persetujuan Paris di Paris, 12 Desember 2015.
Inti dari Paris Agreement ini yaitu negara-negara yang telah sepakat harus berusaha untuk menjaga dan menurunkan laju kenaikan suhu rata-rata global di bawah 2 derajat Celsius di masa praindisttrualisasi, hal ini dilakukan agar bisa menjaga suhu rata-rata global agar bisa stabil.
Dari 195 negara tadi, terdapat 189 negara yang mengadopsi perjanjian tersebut, sisanya hanya menyetujui saja namun tidak ada yang keluar dari Paris agreement. Salah satu yang menyetujui dan bergabung dalam Paris Agreement adalah Amerika Serikat, namun juga merupakan negara satu-satunya yang keluar dari perjanjian tersebut, yang mana pada tahun 2017 tepatnya 1 Juni Amerika Serikat keluar dari perjanjian tersebut pada masa pemerintahan Donald Trump yang dilontarkan secara sepihak oleh Donald Trump.
Namun seperti yang telah tertulis dalam pasal 28 dalam perjanjian Paris bahwa Amerika Serikat tidak bisa keluar sebelum tanggal 4 November 2020. Sehingga Amerika serikat secara resmi keluar dari perjanjian Paris pada tanggal 4 November 2020.
Amerika Serikat keluar karena menurut Donald Trump hal itu akan merugikan ekonomi Amerika dan dapat menguntukan negara-negara lain sehingga keluarnya Amerika bisa lebih fokus untuk mengembangkan ekonomi Amerika dan itu sejalan dengan kebijakannya yaitu America First. Salah satu kerugian yang dimaksud oleh Donald Trump adalah produksi indisutri yang akan semakin menurun dibarengi dengan upah pekerja yang akan turun serta lapangan kerja yang semakin berkurang.
Namun setelah masa berakhirnya Donald Trump dan terpilihnya presiden baru Amerika Serikat yaitu Joe Biden, Joe Biden langsung memasukan dan bergabung kembali ke Paris Agreement untuk mengatasi krisis iklim pada 20 januari 2021 di Gedung Putih (White House). Karena krisis iklim ini telah menjadi masalah yang terdapat di daftar prioritas kedua setelah pandemi Covid-19, dan juga Biden telah memperingati sebelumnya bahwa memang yang menjadi ancaman terbesar untuk negara Amerika Serikat adalah perubahan iklim sebab telah banyak terjadi kebakaran hutan, angina topan, dan panas yang dipicu oleh iklim.
Maka tidak heran bahwa di masa pemerintahannya Joe Biden membawa Amerika Serikat bergabung kembali ke dalam Paris Agreement. Namun bergabungnya kembali Amerika ke dalam perjanjian hanyalah langkah awal namun juga langkah yang begitu besar bagi Amerika untuk memperbaiki kondisi iklim.
Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Joe Biden yaitu akan memblokir pipa Keystone XL yang merupakan sebuah proyek yang membawa minyak dengan jumlah yang banyak dari Kanada ke Amerika Serikat, menghentikan pengeboran minyak gas di Bears Ears dan Grand Staircase-Escalante di Utah, akan mempercepat pengurangan emisi, membatasi penggunaan bahan bakar kendaraan seperti mobil dan truk, dan akan meningkatkan penggunaan energi seperti matahari dan angin, serta akan meninjau beberapa kebijakan dari pemerintahan sebelumnya Donald Trump terkait iklim.
Kontribusi dari Amerika Serikat juga sangat dibutuhkan dalam Paris Agreement ini karena merupakan salah satu negara dengan ekonomi terbesar di dunia yang tentunya akan memberikan kontribusi yang besar pula terhadap perubahan iklim, oleh karena itu Amerika Serikat sangat penting untuk kembali bergabung dalam Paris Agreement. Namun target iklim yang ditargetkan dalam Paris Agreement yang berusaha dicapai oleh negara-negara yang mengadopsinya tidak cukup oleh karena itu pada November 2021 di Glasgow, Skotlandia akan diajukan target 2030 baru untuk mengatasi perubahan iklim.
Dari sini kita bisa melihat bahwa dalam masa pemerintahan Donald Trump sebelumnya, permasalahan perubahan iklim ini tidak terlalu menjadi hal yang difokuskan oleh Donald Trump namun perkembangan ekonomi dari Amerika Serikat yang menjadi fokus utamanya, padahal perubahan iklim ini merupakan hal yang juga harus diperhatikan karena apabila tidak dijaga dan distabilkan oleh manusia sebagai yang merasakan dan tinggal di dalamnya maka manusia juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan merawat bumi ini.
Apabila tidak dirawat akan membawa dampak yang negatif juga bagi keselamatan manusia seperti kebakaran hutan, pemanasan global yang membuat es yang berada di kutub utara akan perlahan-lahan mencair itu akan membuat permukaan laut akan naik akibatnya negara-negara yang lokasinya berada di dataran rendah akan tenggelam dan hilang dan berbagai dampak yang akan merugikan lainnya. Oleh karena itu setiap negara harus waspada terhadap masalah perubahan iklim ini karena datangnya masalah ini akan semakin dekat apabila tidak adanya kesadaran untuk menjaga lingkungan.
Begitulah yang dirasakan juga dalam pemerintahan Joe Biden, di mana Biden masuk ke dalam Paris Agreement sebagai bukti kepeduliannya terhadap masalah krisis iklim ini, Biden melihat masalah-masalah alam yang semakin sulit dihadapi oleh Amerika Serikat dan perlu adanya penanganan seperti yang telah dijanjikannya sebelum diangkat menjadi presiden Amerika Serikat. Meskipun Amerika Serikat juga sedang menghadapi masalah-masalah lain namun Joe Biden dengan berani mengambil tindakan tersebut untuk tidak mengabaikan dalam masalah keamanan krisis perubahan iklim.[]***
Pengirim :
Azlina Nurun Nadya, Domisili di Pisangan, Ciputat Timur, Tangerang Selatan – Banten, email : azlinaazlina2422@gmail.com
