Banda Aceh, TERASMEDIA.NET — Menjelang masa libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025, Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem mengeluarkan instruksi tegas kepada seluruh bupati dan wali kota untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor.
Instruksi ini menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor 300.2.8/9333/SJ tertanggal 18 November 2025.
Mualem menegaskan bahwa antisipasi sejak dini merupakan langkah strategis mitigasi risiko, mengingat tingginya mobilitas masyarakat pada H-5 hingga H+5 libur Nataru. Ribuan warga diperkirakan akan bepergian ke berbagai wilayah dengan moda transportasi darat, laut, dan udara, sehingga kewaspadaan perlu ditingkatkan di daerah-daerah rawan bencana.
Dalam arahannya, Mualem meminta pemerintah kabupaten/kota segera memetakan kawasan rentan banjir, rob, dan longsor, mengaktifkan posko siaga bencana, menyiagakan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT), serta memastikan kesiapan personel, logistik, dan peralatan penanggulangan darurat.
Ia juga menekankan pentingnya edukasi publik, simulasi kebencanaan, penyebaran informasi BMKG secara berkala, dan pemantauan kondisi lapangan secara real time.
Selain itu, kepala daerah diminta melakukan normalisasi sungai, perbaikan infrastruktur terdampak, dan memastikan penanganan cepat apabila bencana terjadi, termasuk evakuasi, pendataan korban, serta pemenuhan kebutuhan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal.
Camat juga diinstruksikan menggerakkan Gerakan Kecamatan Tangguh Bencana agar respons di tingkat lokal lebih efektif.
Data hingga 20 November 2025 menunjukkan sejumlah kabupaten telah menetapkan status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi, antara lain Aceh Besar, Pidie, Aceh Jaya, Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Aceh Singkil, Aceh Tenggara, dan Aceh Tengah.
Penetapan ini dibarengi aktivasi posko komando darurat bersama TNI, Polri, relawan, TAGANA, dan unsur terkait lainnya.
Mualem berharap seluruh kepala daerah berpegang pada laporan BMKG Stasiun Meteorologi Bandara Sultan Iskandar Muda per 13 November 2025 dalam menentukan kebijakan kesiapsiagaan.
“Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama,” tegasnya, sembari meminta laporan pelaksanaan penanggulangan bencana segera disampaikan melalui Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di Aceh.
Dengan koordinasi lintas lembaga, pemerintah Aceh optimistis dapat meminimalkan dampak bencana dan memastikan masyarakat menjalani libur Nataru dengan aman dan nyaman.[]
