Jakarta, TERASMEDIA.NET – Rencana pembangunan jalur kereta api yang menghubungkan Banda Aceh hingga Bandar Lampung mendapat dukungan dari Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim. Namun, politisi yang akrab disapa Gus Rivqy itu mengingatkan agar proyek besar tersebut dilakukan secara bertahap dan tetap mengedepankan optimalisasi jaringan kereta api yang telah ada.
Rencana pembangunan rel lintas Sumatra tersebut merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan konektivitas transportasi yang terintegrasi di Pulau Sumatra. Proyek ini dirancang untuk menghubungkan berbagai wilayah dari ujung utara hingga selatan Sumatra melalui jaringan perkeretaapian yang berkesinambungan.
Menurut Gus Rivqy, gagasan tersebut merupakan visi strategis yang layak diapresiasi karena berpotensi memperkuat konektivitas antarwilayah, menekan biaya logistik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan Sumatra.
“Kita mendukung penuh visi Presiden untuk menghadirkan konektivitas rel yang terintegrasi dari Banda Aceh hingga Bandar Lampung. Namun pembangunan tidak boleh hanya berorientasi pada panjang jalur yang dibangun. Yang lebih penting adalah memastikan jalur yang sudah ada berfungsi optimal, cepat, aman, dan memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat,” ujar Gus Rivqy dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (7/6/2026).
Politisi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menilai sejumlah layanan kereta api di Sumatra saat ini masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait efisiensi dan kecepatan perjalanan. Bahkan pada beberapa koridor utama, pemanfaatannya dinilai belum maksimal dan masih membutuhkan peningkatan kapasitas serta kualitas layanan.
Ia mencontohkan koridor Lampung–Palembang maupun Palembang–Lubuk Linggau yang masih memerlukan penguatan agar dapat berfungsi optimal sebagai tulang punggung mobilitas penumpang sekaligus distribusi barang.
“Jangan sampai kita berbicara membangun ribuan kilometer rel baru, sementara pada beberapa jalur eksisting kereta masih bergerak relatif lambat dan utilisasinya belum maksimal,” tegasnya.
Selain persoalan infrastruktur, Gus Rivqy juga menyoroti dominasi angkutan barang dalam operasional jaringan kereta api di Sumatra selama ini. Menurutnya, pembangunan rel lintas Sumatra ke depan harus mampu menghadirkan keseimbangan antara kebutuhan angkutan barang dan pelayanan penumpang.
Ia berharap kehadiran jalur kereta api terintegrasi tidak hanya berfungsi sebagai sarana pengangkutan komoditas tambang dan logistik, tetapi juga mampu meningkatkan mobilitas masyarakat, membuka akses ekonomi daerah, mendukung sektor pariwisata, serta menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.
“Ke depan, rel Sumatra jangan hanya dipersepsikan sebagai jalur pengangkutan tambang atau komoditas. Kita ingin hadirnya jaringan kereta yang juga memperkuat mobilitas masyarakat, membuka akses ekonomi daerah, mendukung pariwisata, serta menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan baru,” katanya.
Lebih lanjut, Gus Rivqy menekankan pentingnya integrasi pembangunan rel lintas Sumatra dengan infrastruktur lainnya. Menurutnya, pengalaman pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra yang hingga kini masih menghadapi tantangan pemanfaatan di sejumlah ruas harus menjadi pelajaran berharga dalam menyusun perencanaan proyek kereta api lintas pulau tersebut.
Karena itu, ia meminta pemerintah dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) menyusun peta jalan pembangunan yang jelas dan terukur. Tahapan pembangunan, menurutnya, perlu dimulai dari optimalisasi jalur eksisting, peningkatan kecepatan perjalanan, pembangunan koridor yang paling mendesak secara ekonomi, hingga terwujudnya konektivitas penuh Banda Aceh–Bandar Lampung.
“Pembangunan rel lintas Sumatra harus benar-benar didasarkan pada perencanaan yang terintegrasi, proyeksi permintaan yang kuat, serta kemampuan pembiayaan yang terukur agar tidak menjadi proyek besar di atas kertas tetapi minim manfaat di lapangan,” ujarnya.
Menurut Gus Rivqy, visi besar pembangunan transportasi nasional harus diiringi dengan langkah yang realistis dan berorientasi pada manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kita ingin rel lintas Sumatra menjadi simbol kemajuan transportasi nasional, tetapi keberhasilannya harus diukur dari seberapa besar manfaat yang dirasakan masyarakat dan dunia usaha, bukan semata-mata dari panjang rel yang berhasil dibangun,” pungkasnya.[]
