Banda Aceh, TERASMEDIA.NET – Nama dr. Zaini Abdullah menjadi bagian penting dalam perjalanan sejarah modern Aceh. Sosok yang dikenal sebagai dokter, pejuang, diplomat perdamaian, hingga Gubernur Aceh periode 2012–2017 itu telah meninggalkan jejak panjang dalam upaya mewujudkan perdamaian dan pembangunan di Tanah Rencong.
Wafatnya dr. Zaini Abdullah pada usia 86 tahun tidak hanya menjadi duka bagi keluarga dan kerabat, tetapi juga bagi masyarakat Aceh yang mengenalnya sebagai salah satu tokoh sentral dalam proses perdamaian yang mengakhiri konflik berkepanjangan antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Republik Indonesia.
Lahir dan Tumbuh di Aceh
Mengutip dari Wikipedia, dr. Zaini Abdullah lahir di Beureunuen, Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidie, Aceh, pada 24 April 1940. Ia merupakan putra dari Tengku H. Abdullah Hanafiah, seorang tokoh yang dikenal memiliki kedekatan dengan gerakan perjuangan Aceh pada masanya.
Masa pendidikan dasar hingga menengah ditempuhnya di Aceh dan Sumatera Utara. Setelah menyelesaikan pendidikan sekolah menengah, Zaini Abdullah melanjutkan studi di Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara (USU), Medan. Karier akademiknya terus berkembang hingga berhasil meraih keahlian di bidang kedokteran, termasuk pendidikan spesialis serta pelatihan sebagai dokter keluarga di Swedia.
Latar belakang sebagai tenaga medis menjadikan Zaini Abdullah dikenal luas sebagai seorang dokter sebelum kemudian terjun lebih jauh ke dunia perjuangan dan politik.
Bergabung dengan Gerakan Aceh Merdeka
Perjalanan hidup Zaini Abdullah berubah ketika konflik Aceh mulai menguat pada dekade 1970-an. Pada tahun 1976, ia bergabung dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), organisasi yang dipimpin oleh Hasan di Tiro.
Dalam GAM, Zaini Abdullah dipercaya menempati berbagai posisi strategis, termasuk sebagai Menteri Kesehatan dan Menteri Luar Negeri GAM. Kedekatannya dengan Hasan di Tiro membuatnya menjadi salah satu tokoh penting dalam lingkaran kepemimpinan organisasi tersebut.
Pada tahun 1981, Zaini Abdullah mengikuti Hasan di Tiro ke Swedia dan menghabiskan waktu bertahun-tahun di pengasingan. Selama berada di negara tersebut, ia tetap menjalankan profesinya sebagai dokter sekaligus aktif memperjuangkan isu Aceh di tingkat internasional.
Pengalaman panjang di luar negeri membuatnya memiliki jaringan dan pemahaman yang luas mengenai diplomasi serta penyelesaian konflik melalui jalur dialog.
Peran Penting dalam Perundingan Perdamaian
Nama Zaini Abdullah semakin dikenal ketika terlibat dalam berbagai upaya perundingan antara GAM dan Pemerintah Indonesia.
Ia menjadi bagian dari delegasi GAM dalam sejumlah pertemuan internasional yang membahas penyelesaian konflik Aceh, termasuk perundingan yang berlangsung di Tokyo, Jepang, pada tahun 2002. Pengalaman tersebut kemudian berlanjut hingga proses dialog yang berlangsung di Helsinki, Finlandia.
Dalam perundingan damai tahun 2005, Zaini Abdullah bersama sejumlah tokoh GAM lainnya memainkan peran penting dalam membangun komunikasi dan kesepahaman dengan pemerintah Indonesia. Proses tersebut akhirnya melahirkan Nota Kesepahaman Helsinki (MoU Helsinki) yang ditandatangani pada 15 Agustus 2005.
Kesepakatan tersebut menjadi tonggak bersejarah yang mengakhiri konflik bersenjata di Aceh dan membuka jalan bagi era perdamaian, rekonsiliasi, serta pembangunan daerah.
Banyak kalangan menilai bahwa keberhasilan proses perdamaian Aceh tidak dapat dilepaskan dari kontribusi tokoh-tokoh seperti Zaini Abdullah yang memilih jalur dialog sebagai solusi penyelesaian konflik.
Membangun Aceh Melalui Jalur Politik
Setelah perdamaian tercapai, Aceh memasuki babak baru dalam kehidupan politiknya. Lahirnya partai-partai lokal menjadi salah satu hasil dari implementasi MoU Helsinki.
Zaini Abdullah kemudian bergabung dengan Partai Aceh dan maju dalam Pemilihan Kepala Daerah Aceh tahun 2012 berpasangan dengan Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem. Pasangan ini memadukan figur senior dan generasi penerus perjuangan Aceh.
Dalam Pilkada 2012, pasangan Zaini Abdullah–Muzakir Manaf berhasil meraih kemenangan dengan dukungan mayoritas masyarakat Aceh. Kemenangan tersebut mengantarkan Zaini Abdullah menjadi Gubernur Aceh periode 2012–2017.
Ia resmi dilantik pada 25 Juni 2012 dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) di Banda Aceh.
Memimpin Aceh Pasca Konflik
Sebagai gubernur, Zaini Abdullah menghadapi tantangan besar dalam mengelola Aceh pasca-konflik dan pasca-tsunami. Fokus pemerintahannya antara lain menjaga stabilitas politik, memperkuat implementasi perdamaian, serta mendorong pembangunan di berbagai sektor.
Selama masa kepemimpinannya, Zaini Abdullah dikenal sebagai sosok yang tenang, sederhana, dan lebih mengedepankan pendekatan dialog dalam menyelesaikan berbagai persoalan.
Ia juga terus menyuarakan pentingnya pelaksanaan seluruh butir MoU Helsinki sebagai fondasi bagi masa depan Aceh yang damai dan sejahtera.
Warisan Seorang Tokoh Perdamaian
Bagi masyarakat Aceh, Zaini Abdullah bukan hanya seorang mantan gubernur. Ia merupakan bagian dari generasi tokoh yang terlibat langsung dalam perjalanan panjang konflik hingga lahirnya perdamaian yang kini dinikmati masyarakat Aceh.
Kontribusinya mencakup berbagai bidang, mulai dari dunia kesehatan, perjuangan politik, diplomasi internasional, hingga pemerintahan daerah.
Kepergian dr. Zaini Abdullah menutup perjalanan panjang seorang tokoh yang telah mendedikasikan sebagian besar hidupnya untuk Aceh. Namun, gagasan, perjuangan, dan perannya dalam mewujudkan perdamaian akan tetap menjadi bagian penting dalam sejarah Aceh.
Masyarakat Aceh mengenangnya sebagai sosok yang rendah hati, konsisten dalam perjuangan, serta memiliki komitmen kuat terhadap masa depan daerahnya. Warisan terbesar yang ditinggalkannya adalah semangat perdamaian yang hingga kini menjadi fondasi bagi pembangunan Aceh menuju masa depan yang lebih baik.[]
