Banda Aceh, TERASMEDIA.NET – Pemerintah Provinsi Lampung bersama Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka Lampung menyalurkan bantuan kemanusiaan senilai Rp500 juta bagi korban bencana banjir dan longsor di Aceh. Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis di Gedung Kwarda Gerakan Pramuka Aceh, Banda Aceh, Jumat (23/1/2026).
Bantuan tersebut diserahkan oleh Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela yang juga menjabat Ketua Kwarda Gerakan Pramuka Lampung, dan diterima oleh Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, SIP, MPA.
Total bantuan Rp500 juta berasal dari dua sumber, masing-masing Rp250 juta dari Pemerintah Provinsi Lampung dan Rp250 juta dari donasi internal Kwarda Gerakan Pramuka Lampung. Dari jumlah tersebut, Rp250 juta diserahkan kepada Pemerintah Aceh, sementara Rp250 juta lainnya disalurkan langsung oleh Kwarda Gerakan Pramuka Aceh.
Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela mengatakan bantuan tersebut merupakan amanah masyarakat Lampung yang disalurkan melalui pemerintah daerah dan Gerakan Pramuka sebagai bentuk kepedulian terhadap warga Aceh yang terdampak bencana.
Ia menjelaskan, dana dari unsur Pramuka dihimpun melalui gerakan Bumbung Kemanusiaan yang melibatkan partisipasi seluruh jajaran Pramuka di Lampung, mulai dari tingkat kwartir cabang hingga anggota di lapangan.
“Seluruh dana yang terkumpul disalurkan secara terkoordinasi agar tepat sasaran dan cepat diterima masyarakat yang membutuhkan. Ini merupakan bentuk pengabdian Gerakan Pramuka kepada bangsa dan negara,” ujarnya.
Sementara itu, Sekda Aceh M. Nasir menyampaikan apresiasi atas solidaritas masyarakat Lampung. Ia menilai bantuan tersebut sangat membantu upaya pemulihan pascabencana yang saat ini masih berlangsung di sejumlah wilayah terdampak.
M. Nasir memaparkan, jumlah pengungsi terus menurun signifikan, dari semula sekitar satu juta jiwa menjadi sekitar 91 ribu jiwa yang masih berada di 988 titik pengungsian. Di sektor kesehatan, Pemerintah Aceh telah mengaktifkan kembali layanan rumah sakit dan menyiagakan 530 pos kesehatan dengan dukungan tenaga medis dari berbagai daerah.
“Khusus di Aceh Tamiang, layanan kesehatan belum sepenuhnya optimal akibat kerusakan infrastruktur, namun secara umum rumah sakit daerah telah kembali beroperasi. Dengan kolaborasi berbagai pihak, wabah kolera berhasil dicegah. Saat ini penanganan difokuskan pada penyakit kulit, ISPA, dan layanan kesehatan lainnya,” jelasnya.
Pada sektor pendidikan, kegiatan belajar mengajar mulai kembali berjalan sejak 5 Januari 2026. Pemerintah mengerahkan relawan ASN untuk membersihkan sekolah-sekolah yang terdampak banjir, terutama di Kabupaten Aceh Tamiang, dengan penyesuaian terhadap kondisi masing-masing fasilitas pendidikan.
M. Nasir juga mencatat besarnya arus bantuan dari berbagai LSM dan pemerintah provinsi lain yang langsung menjangkau daerah-daerah terisolasi. Hal tersebut, menurutnya, mencerminkan kuatnya solidaritas nasional terhadap bencana yang menimpa Aceh.
Saat ini, fokus penanganan diarahkan pada pemulihan infrastruktur dan ekonomi, dengan target membuka kembali akses desa-desa terisolasi sebelum Ramadan. Untuk mempercepat proses tersebut, Pemerintah Aceh menggandeng 150 organisasi masyarakat sipil dan 96 pelaku dunia usaha.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua Harian Kwarda Gerakan Pramuka Aceh Jufri Effendi, Sekretaris Kwarda Gerakan Pramuka Aceh Darmawan, Kepala Pelaksana BPBA Fadmi Ridwan, serta Ketua Harian Kwarda Gerakan Pramuka Lampung Rifki Sofyan beserta rombongan.[]
Editor : Yeddi Alaydrus
