Jakarta, TERASMEDIA.NET — Suasana Car Free Day (CFD) di Jalan Jenderal Sudirman, Minggu (3/5), tampak berbeda dari biasanya. Selain dipadati warga yang berolahraga, kawasan tersebut menjadi lokasi peringatan World Press Freedom Day 2026 yang diikuti insan pers, pemerintah, dan masyarakat umum.
Momentum ini dimanfaatkan sebagai ajang refleksi atas peran penting pers dalam menjaga demokrasi, perdamaian, dan keadilan sosial di tengah derasnya arus informasi digital.
Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat, dalam kesempatan tersebut menegaskan bahwa jurnalisme memiliki peran strategis dalam membangun masyarakat yang cerdas dan berimbang.
“Tanpa informasi yang akurat, berimbang, dan edukatif, sulit bagi kita untuk membangun perdamaian yang berkelanjutan,” ujar Komaruddin.
Ia menilai, di tengah maraknya disinformasi dan berita palsu, pers harus hadir sebagai penjernih informasi. Menurutnya, media berkualitas menjadi filter penting agar masyarakat tetap mendapatkan fakta yang dapat dipercaya.
Rangkaian kegiatan peringatan juga diisi dengan agenda kolaboratif yang digagas Forum Organisasi Penyiaran Indonesia (FOPI). Kegiatan berlangsung di kawasan Café Vilo Riverview, dekat Stasiun KA BNI, sejak pagi hari.
Mengusung tema “Kolaborasi untuk Informasi Berkualitas dan Keberlanjutan Media”, acara tersebut menghadirkan berbagai kegiatan, mulai dari penekanan sirine sebagai simbol kewaspadaan terhadap ancaman kebebasan pers, hingga fun walk yang melibatkan Menteri Komunikasi dan Digital, komunitas pers, serta masyarakat.
Kegiatan jalan santai itu menjadi simbol bahwa pers tidak berdiri sendiri, melainkan berjalan bersama publik dalam menjaga kualitas informasi.
FOPI menilai, keberlanjutan industri media saat ini membutuhkan ekosistem yang sehat. Kolaborasi antara pemerintah, platform digital, dan masyarakat dinilai menjadi kunci agar media tetap bertahan secara ekonomi sekaligus menjaga independensinya.
Selain itu, Dewan Pers juga menyoroti pentingnya perlindungan bagi insan pers. Komaruddin mendorong percepatan regulasi yang melindungi karya jurnalistik, termasuk hak cipta, serta mengusulkan kebijakan seperti no tax for knowledge guna memperluas akses masyarakat terhadap informasi berkualitas.
“Pers Indonesia harus membuktikan diri sebagai pilar utama dalam menciptakan masa depan yang demokratis, damai, adil, dan berkelanjutan,” tegasnya.
Peringatan Hari Kebebasan Pers Dunia 2026 ini tidak hanya menjadi seremoni tahunan, tetapi juga pengingat akan tanggung jawab besar media sebagai penjaga kebenaran di tengah tantangan era digital.[]
