Oleh: Ibnu Fatieh Nurzakki*
Indonesia, dengan keberagaman budaya, agama, dan etnisnya, menghormati prinsip demokrasi Pancasila. Prinsip ini menjadi landasan politik, moral, dan spiritual yang menyatukan bangsa dalam keberagaman. Dalam pemilihan umum, demokrasi Pancasila memastikan proses politik yang adil dan berlandaskan kepentingan bersama. Etika politik merupakan salah satu dari bagian demokrasi pancasila yang mencakup kejujuran, integritas, dan partisipasi aktif penting untuk menjaga keseimbangan dan kesejahteraan dalam demokrasi Pancasila. Ini membantu memperkuat fondasi demokrasi yang mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan, persatuan, keadilan, dan kebhinekaan.
Indonesia baru saja telah menyelesaikan pesta demokrasi yang telah dilaksanakan pada pertengahan bulan februari yaitu pada tanggal 14 di hari rabu. Tentu saja pesta demokrasi ini harus menanamnkan landasan Pancasila, yang salah satunya adalah etika. Dalam konteks demokrasi, etika yang dimaksud ialah etika politik yang sudah seharusnya di terapkan kepada semua masyarakat dan lebih khususnya pada semua calon legislatif ataupun calon pemimpin yang akan dipilih. Etika politik Pancasila menegaskan bahwa nilai-nilai dasar Pancasila harus tercermin dalam bentuk hukum, peraturan, dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Pancasila dianggap sebagai landasan negara dan ideologi nasional yang harus diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Ada beberapa keunikan yang ada pada pemilu 2024 ini,dimana sudah lumrah dan masyarakat ketahui yaitu anak presiden RI yang ikut serta menjadi calon wakil presiden. Tentu saja hal ini menarik perhatian publik dikarenakan dugaan atas akan adanya dinasti politik sehingga beberapa masyarakat menyinggung adanya pelanggaran etika politik di karenakan keterpihakan presiden kepada salah satu paslon tersebut. Selain adanya pengaruh besar terhadap salah satu paslonpaslon tersebut, ini juga memicu dugaan kecuraan saat pemilihan umum diselenggarakan.
Melaksanakan kampenye pada saat akan pemilu juga harus dilandasi dengan etika. Seperti halnya membagi bagikan uang atau sembako seperti yang biasa di sebut dengan serangan fajar masih sering terjadi pada pemilu kali ini. Cara seperti itu dianggap melanggar karena diduga ada kecurangan menyuap suara untuk memilih salah satu paslon dengan modus memberiakan sejumlah uang atau sembako. Jika dilihat dari sistem pemerintahan yang melibatkan pemilihan umum secara berkala untuk memilih perwakilan rakyat di berberbagai tingkatan pemerintahan atau biasa disebut sistem demokrasi yang dimana sistem ini harus dilandasi Pancasila. Dengan adanya demokrasi Pancasila seharusnya tidak ada lagi kampanye kampanye yang melanggar etka politik seperti suap menyuap suara yang demi mendapatkan suara rela mengorbankan kejujuranya.
Pelanggaran etika politik juga terlihat jelas dari beberapa pelaksaan debat calon presiden calon wakil presiden. Beberapa attitude yang tidak pantas dilakukan oleh calon pemimpin negara sepertihalnya menyerang ataupun menyudutkan secara pribadi. Terlihat juga sikap yang tidak pantas dilakukan calon persiden atau wakil presiden saat debat dengan meragakan perilaku yang tidak sopan dan merendahkan terhadap orang yang lebih tua. Tentu saja sikap seperti itu tidak pantas dilakukan apalagi yang melakukan calon pemimpin negara, sehingga masyarakat menilai buruknya etika dari beberapa calon-calon pemimpin negara kita, entah itu karna membela diri ataupun haus kekuasaan.
Penerapan etika politik yang kuat dan konsisten sangat penting dalam memastikan integritas dan keadilan dalam proses politik Indonesia, terutama dalam konteks pemilihan umum. Hal ini meliputi penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran etika politik seperti suap dan intimidasi, pendidikan dan kesadaran akan pentingnya etika politik di kalangan masyarakat dan calon pemimpin, transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana kampanye, pembatasan terhadap pengaruh dinasti politik, promosi budaya politik yang beretika, dan partisipasi aktif masyarakat dalam memilih pemimpin yang memiliki integritas dan komitmen terhadap prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Dengan demikian, Indonesia dapat memperkuat fondasi demokrasi Pancasila yang mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan, persatuan, keadilan, dan kebhinekaan.
Untuk meningkatkan penerapan etika politik Pancasila dalam konteks pemilihan umum di Indonesia, langkah-langkah yang dapat diambil antara lain adalah penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran seperti suap dan intimidasi, serta peningkatan kesadaran masyarakat melalui program pendidikan tentang pentingnya nilai-nilai etika politik Pancasila. Transparansi dalam penggunaan dana kampanye juga penting untuk mengurangi potensi penyalahgunaan dana.
Selain itu, pembatasan terhadap pengaruh dinasti politik perlu diterapkan agar proses politik menjadi lebih adil dan terbuka bagi semua calon. Promosi budaya politik yang beretika melalui kampanye dan pendidikan publik akan membantu menciptakan lingkungan politik yang lebih sehat. Terakhir, partisipasi aktif masyarakat dalam memilih pemimpin yang memiliki integritas dan komitmen terhadap prinsip-prinsip demokrasi Pancasila akan memperkuat fondasi demokrasi Indonesia. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan dapat tercipta lingkungan politik yang lebih berintegritas dan mendorong pertumbuhan demokrasi yang lebih kuat di masa depan.
Pemilihan umum di Indonesia memperlihatkan pentingnya penerapan etika politik Pancasila. Meskipun terdapat kekhawatiran akan dinasti politik dan praktik suap dalam kampanye, penegakan hukum yang tegas dan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai etika politik menjadi kunci untuk menjaga integritas dan keadilan dalam proses politik. Langkah-langkah seperti pembatasan pengaruh dinasti politik, promosi budaya politik yang beretika, dan partisipasi aktif masyarakat dalam memilih pemimpin yang berintegritas menjadi penting untuk memperkuat fondasi demokrasi Pancasila yang inklusif dan adil.[]
*Penulis adalah Mahasiswa Institut Agama Islam (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon, Email: ibnuzakki001@gmail.com
