Karang Baru, TERASMEDIA.NET – Upaya pemulihan ekonomi di Kabupaten Aceh Tamiang pascabencana hidrometeorologi yang melanda wilayah tersebut pada akhir 2025 kini memasuki tahap penting. Melalui pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, pemerintah daerah bersama Badan Pusat Statistik (BPS) berupaya memetakan kondisi riil perekonomian masyarakat sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan ke depan.
Sebanyak 273 petugas sensus mulai diterjunkan untuk melakukan pendataan terhadap berbagai aktivitas ekonomi yang tersebar di seluruh wilayah Aceh Tamiang. Pendataan akan berlangsung sejak 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 dan mencakup 931 satuan lingkup setempat di 12 kecamatan, Senin (15/06/2026).
Bupati Aceh Tamiang, Irjen Pol (P) Drs. Armia Pahmi, MH, mengatakan data yang dihasilkan dari Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi instrumen penting dalam melihat dampak bencana terhadap sektor usaha sekaligus mengidentifikasi potensi ekonomi yang masih dapat dikembangkan.
Menurutnya, Aceh Tamiang masih menghadapi tantangan pemulihan setelah diterjang bencana hidrometeorologi berupa banjir bandang, puting beliung, dan tanah longsor pada November 2025 lalu. Bencana tersebut berdampak pada lebih dari 310 ribu penduduk atau sekitar 75 ribu kepala keluarga yang tersebar di 216 kampung pada 12 kecamatan.
Selain merusak permukiman warga, bencana juga mengakibatkan kerusakan pada fasilitas pendidikan, kesehatan, fasilitas umum, hingga perkantoran pemerintah.
“Data yang dihasilkan melalui Sensus Ekonomi 2026 sangat penting untuk menggambarkan kondisi sebenarnya dari perekonomian daerah, termasuk sektor-sektor yang terdampak bencana maupun sektor yang memiliki peluang untuk tumbuh dan berkembang,” ujar Armia.
Ia menegaskan bahwa kebijakan pembangunan yang efektif hanya dapat disusun berdasarkan data yang akurat dan objektif. Karena itu, masyarakat dan pelaku usaha diharapkan dapat memberikan informasi yang benar kepada petugas sensus.
Bupati juga mengingatkan para petugas agar menjalankan tugas secara profesional dan menjunjung tinggi integritas selama proses pendataan berlangsung.
“Jangan sekali-kali melakukan rekayasa data atau mengisi data tanpa verifikasi lapangan. Kesalahan data akan berpengaruh terhadap kebijakan yang diambil dan berdampak pada masa depan daerah,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala BPS Aceh Tamiang, Nurmanuddin, menyebutkan seluruh petugas telah dipersiapkan untuk menjangkau berbagai wilayah dan memastikan kualitas data yang dikumpulkan sesuai kondisi di lapangan.
Menurutnya, hasil sensus nantinya akan menjadi salah satu referensi utama bagi pemerintah dalam menyusun strategi pembangunan ekonomi daerah, termasuk program percepatan pemulihan pascabencana dan pengembangan sektor-sektor usaha potensial.
Melalui pendataan yang komprehensif tersebut, Aceh Tamiang diharapkan dapat memperoleh gambaran yang lebih akurat mengenai kondisi ekonomi masyarakat saat ini, sehingga kebijakan yang lahir benar-benar mampu menjawab kebutuhan daerah dan mempercepat proses pemulihan ekonomi secara berkelanjutan.[]
