Banda Aceh, TERASMEDIA.NET – Pemerintah Aceh melaporkan perkembangan signifikan dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana hidrometeorologi. Setelah pembangunan hunian sementara (Huntara) hampir rampung, pemerintah kini mengalihkan fokus pada percepatan pembangunan hunian tetap (Huntap) serta penyelesaian infrastruktur pendukung.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir Syamaun, saat mengikuti Rapat Koordinasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera di Gedung Serbaguna Setda Aceh, Jumat (24/7/2026). Rapat tersebut dihadiri perwakilan Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI serta kepala daerah dari wilayah terdampak.
Nasir menjelaskan, pembangunan Huntara telah mencapai 99 persen. Dari target sebanyak 20.797 unit, sebanyak 20.715 unit telah selesai dibangun dan siap dimanfaatkan masyarakat terdampak bencana.
Menurutnya, perhatian pemerintah kini diarahkan pada pembangunan Huntap. Hingga saat ini, realisasi pembangunan Huntap baru mencapai 397 unit atau sekitar 3,6 persen dari total kebutuhan sebanyak 37.107 unit, sehingga percepatan pembangunan menjadi prioritas utama.
Selain sektor perumahan, pemulihan infrastruktur juga terus menunjukkan kemajuan. Sebanyak 46 ruas jalan nasional dan 23 jembatan nasional telah berfungsi secara darurat, sementara 1.543 dari total 1.638 ruas jalan daerah kembali dapat digunakan oleh masyarakat.
Dari sisi pembiayaan, realisasi Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2026 telah mencapai Rp146,73 miliar atau sekitar 17,8 persen dari total pagu Rp824,82 miliar. Dana tersebut digunakan untuk mendukung 766 paket kegiatan, dengan 353 paket di antaranya telah memasuki tahap pelaksanaan fisik.
Nasir juga mengungkapkan bahwa hasil desk bersama 10 kementerian/lembaga pada 22–23 Juli 2026 mengidentifikasi kebutuhan sebanyak 2.537 paket kegiatan senilai sekitar Rp5 triliun. Hingga kini, pendanaan yang telah berjalan mencapai Rp2,07 triliun atau sekitar 41,48 persen dari total kebutuhan.
Untuk mempercepat proses pemulihan, Pemerintah Aceh mengusulkan peningkatan dukungan anggaran dari pemerintah pusat sekaligus penanganan 10 ruas jalan prioritas nasional yang tersebar di kabupaten/kota terdampak, termasuk Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Aceh Tengah, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Aceh Tenggara, Aceh Besar, Aceh Jaya, dan Gayo Lues.
Menutup paparannya, Nasir menegaskan komitmen Pemerintah Aceh untuk terus bersinergi dengan pemerintah pusat dalam mengawal seluruh tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi. Ia juga mengusulkan penunjukan Person in Charge (PIC) di setiap kementerian/lembaga agar setiap kendala teknis di lapangan dapat ditangani secara cepat, sehingga proses pemulihan tidak hanya memulihkan infrastruktur, tetapi juga memperkuat konektivitas, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan ketahanan Aceh menghadapi bencana di masa mendatang.[]
