Hukum kepailitan pada dasarnya dibentuk sebagai mekanisme hukum untuk menyelesaikan persoalan utang-piutang secara adil dan teratur antara debitur dan para kreditur. Dalam konteks hukum Indonesia, pengaturan mengenai kepailitan diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).
Undang-undang ini hadir untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelesaian utang ketika debitur tidak lagi mampu memenuhi kewajibannya kepada para kreditur. Melalui mekanisme kepailitan, seluruh harta kekayaan debitur akan menjadi sita umum yang kemudian dikelola oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas.
Tujuan utama dari sistem ini adalah agar pembagian harta debitur kepada para kreditur dapat dilakukan secara adil dan proporsional. Dengan demikian, hukum kepailitan seharusnya menjadi instrumen yang menciptakan keseimbangan kepentingan antara debitur dan kreditur dalam hubungan bisnis.
Akan tetapi dalam praktiknya, muncul berbagai kritik yang menilai bahwa hukum kepailitan di Indonesia cenderung berada dalam bayang-bayang kepentingan kreditur. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa debitur dapat dinyatakan pailit apabila memiliki sedikitnya dua kreditur dan tidak membayar satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.
Persyaratan tersebut tergolong sederhana dan relatif mudah dibuktikan dalam proses persidangan di pengadilan niaga. Kondisi ini memberikan kemudahan bagi kreditur untuk mengajukan permohonan pailit terhadap debitur. Di satu sisi, kemudahan tersebut memang bertujuan memberikan perlindungan kepada kreditur agar haknya dapat dipenuhi. Namun di sisi lain, ketentuan ini juga membuka peluang bagi penggunaan permohonan pailit sebagai alat tekanan dalam hubungan bisnis.
Permohonan pailit yang diajukan kreditur tidak jarang menempatkan debitur pada posisi yang sulit, terutama ketika perusahaan masih memiliki potensi usaha namun sedang mengalami gangguan keuangan sementara. Dalam situasi seperti ini, ancaman pailit dapat menimbulkan tekanan psikologis maupun ekonomi bagi debitur.
Padahal tidak semua keterlambatan pembayaran utang menunjukkan bahwa perusahaan benar-benar tidak mampu menjalankan usahanya. Dalam beberapa kasus, masalah yang terjadi hanya berkaitan dengan likuiditas atau keterlambatan pembayaran dalam jangka pendek.
Akan tetapi, apabila permohonan pailit dikabulkan oleh pengadilan, konsekuensinya sangat besar karena seluruh pengelolaan harta debitur akan berada di bawah kendali kurator sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Kepailitan. Hal ini dapat berdampak langsung terhadap kelangsungan usaha perusahaan.
Dampak kepailitan juga tidak hanya dirasakan oleh debitur dan kreditur sebagai pihak utama dalam hubungan utang-piutang. Kepailitan suatu perusahaan dapat menimbulkan efek domino terhadap berbagai pihak lain yang terkait dengan kegiatan usaha tersebut. Para pekerja misalnya, dapat kehilangan pekerjaan apabila perusahaan tidak lagi mampu menjalankan operasionalnya. Selain itu, para pemasok dan mitra bisnis juga berpotensi mengalami kerugian akibat terhentinya hubungan kerja sama.
Dalam kondisi demikian, kepailitan tidak hanya menjadi persoalan hukum perdata semata, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan ekonomi yang luas. Oleh karena itu, penerapan hukum kepailitan seharusnya dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai kepentingan yang terlibat di dalamnya.
Meskipun demikian, sistem hukum kepailitan juga menyediakan mekanisme alternatif sebelum suatu perusahaan benar-benar dinyatakan pailit, yaitu melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Ketentuan mengenai PKPU diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yang memberikan kesempatan kepada debitur untuk mengajukan penundaan pembayaran utang guna merundingkan rencana perdamaian dengan para kreditur.
Melalui mekanisme ini, debitur dapat mengajukan restrukturisasi utang sehingga perusahaan masih memiliki peluang untuk melanjutkan usahanya. PKPU pada dasarnya merupakan upaya hukum yang lebih konstruktif karena tidak langsung menghentikan kegiatan usaha debitur. Dengan adanya perundingan antara debitur dan kreditur, diharapkan tercapai kesepakatan yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.
Pada akhirnya, hukum kepailitan seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai sarana bagi kreditur untuk menagih utang, tetapi juga sebagai instrumen hukum yang menjaga keseimbangan kepentingan dalam dunia usaha. Tujuan hukum pada dasarnya adalah menciptakan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi masyarakat.
Oleh karena itu, penerapan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU perlu dilakukan secara proporsional dan hati-hati oleh pengadilan. Dengan demikian, kepailitan tidak semata-mata menjadi alat tekanan dalam hubungan bisnis, tetapi benar-benar berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian utang yang adil dan berimbang bagi semua pihak.[]
Penulis :
Azzahra Farras Suniyyah, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung
