Aceh Tamiang, TERASMEDIA.NET – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Netfid Indonesia Kabupaten Aceh Tamiang mendorong pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan untuk menerapkan langkah mitigasi banjir secara terpadu guna mengurangi risiko bencana yang terus mengancam masyarakat di Kabupaten Aceh Tamiang.
Ketua LSM Netfid Indonesia Kabupaten Aceh Tamiang, Muhammad Helmi, S.Pd, Rabu (22/7/2026) kepada TERASMEDIA.NET mengatakan, upaya penanganan banjir tidak cukup hanya dilakukan saat bencana terjadi, tetapi harus dimulai dari langkah-langkah pencegahan melalui pembangunan infrastruktur, pelestarian lingkungan, serta peningkatan kapasitas masyarakat.
Menurut Helmi, salah satu langkah prioritas adalah restorasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Tamiang dengan menghentikan pembalakan liar dan melakukan reboisasi secara masif di kawasan hulu, seperti Kecamatan Tenggulun, Tamiang Hulu, Bandar Pusaka, hingga wilayah perbatasan Gayo Lues dan Aceh Timur. Ia menyarankan penanaman vegetasi berakar kuat seperti bambu dan vetiver, maupun tanaman bernilai ekonomi seperti jengkol, petai, dan macadamia pada kawasan hutan yang telah beralih fungsi.
Selain itu, Netfid juga mengusulkan pembangunan Sabo Dam di anak-anak sungai kawasan hulu sebagai pengendali debit air sekaligus penahan material kayu dan batu saat terjadi banjir bandang. Di sisi lain, normalisasi serta pengerukan sungai dari hulu hingga hilir dinilai perlu dilakukan secara berkala untuk menjaga kapasitas aliran Sungai Tamiang.
Pada aspek non-struktural, Helmi menekankan pentingnya pemasangan Early Warning System (EWS) berbasis komunitas. Sistem tersebut diharapkan mampu memberikan peringatan dini melalui sensor debit air yang terhubung ke aplikasi telepon genggam warga dan sirene di desa-desa rawan banjir.
Netfid juga mendorong pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana) di setiap kecamatan rawan banjir, lengkap dengan peta jalur evakuasi dan titik kumpul yang aman. Selain itu, simulasi evakuasi secara berkala perlu dilakukan, khususnya bagi kelompok rentan seperti lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas.
Tak hanya itu, masyarakat juga diimbau untuk menyiapkan Tas Siaga Bencana yang berisi dokumen penting, obat-obatan, senter, serta makanan siap saji. Helmi juga meminta pemerintah menerapkan kebijakan tata ruang yang lebih tegas dengan melarang pembangunan permukiman baru di sempadan sungai dan menetapkan kawasan tersebut sebagai ruang terbuka hijau atau hutan kota.
“Mitigasi banjir harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari menjaga kelestarian hutan di hulu, membangun infrastruktur pengendali banjir, hingga meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat. Jika semua pihak bersinergi, dampak banjir di Aceh Tamiang dapat diminimalkan,” ujar Muhammad Helmi.
Menurutnya, rekomendasi tersebut diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan penanggulangan banjir yang lebih efektif, berkelanjutan, dan berpihak pada keselamatan masyarakat serta kelestarian lingkungan.[]
Editor : Yeddi Alaydrus
