Jakarta, TERASMEDIA.NET – Pemerintah Aceh terus berupaya memastikan proyek raksasa gas alam di Wilayah Kerja South Andaman atau Blok Andaman memberikan manfaat maksimal bagi daerah. Salah satu langkah yang kini diperjuangkan adalah mengubah skema pengolahan gas agar dilakukan di darat melalui fasilitas yang tersedia di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun, Lhokseumawe.
Komitmen tersebut mengemuka dalam pertemuan antara Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), dan Kepala SKK Migas, Djoko Siswanto, di Jakarta. Dalam pertemuan itu, kedua pihak sepakat membuka ruang pembahasan terhadap revisi Plan of Development (PoD) Lapangan Gas Tengkulo yang saat ini tengah disiapkan untuk memasuki tahap pengembangan.
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Dr. Nurlis Effendi, senin lalu (11/6/2026) di Jakarta, menjelaskan bahwa Pemerintah Aceh pada prinsipnya mendukung investasi yang dilakukan Mubadala Energy di Blok Andaman. Namun, terdapat sejumlah aspek dalam rencana pengembangan yang dinilai perlu disempurnakan agar manfaat ekonomi yang dihasilkan tidak hanya dirasakan investor dan pemerintah pusat, tetapi juga masyarakat Aceh.
“Pemerintah Aceh tidak menolak proyek ini. Yang diperjuangkan adalah bagaimana pengelolaan sumber daya tersebut mampu memberikan dampak ekonomi yang lebih besar bagi daerah,” kata Nurlis.
Berdasarkan skema yang telah disetujui sebelumnya, gas dan kondensat dari Lapangan Tengkulo akan diproses menggunakan Floating Production Storage and Offloading (FPSO) di tengah laut sebelum dialirkan ke fasilitas penerimaan di darat melalui jaringan pipa bawah laut.
Namun Pemerintah Aceh mengusulkan pendekatan berbeda. Gubernur Mualem menginginkan gas dari Blok Andaman dapat langsung dialirkan ke darat untuk diproses melalui Onshore Processing Facility (OPF) dengan memanfaatkan infrastruktur yang telah tersedia di KEK Arun.
Menurut Nurlis, langkah tersebut bukan sekadar persoalan teknis, melainkan strategi untuk memperkuat hilirisasi industri energi di Aceh.
“Jika pengolahan dilakukan di darat, maka peluang tumbuhnya industri turunan seperti petrokimia, pupuk, dan berbagai sektor pendukung lainnya akan jauh lebih besar,” ujarnya.
Selain mendorong industrialisasi, fasilitas pengolahan di darat juga dinilai mampu menyerap tenaga kerja lokal dalam jumlah signifikan. Berbeda dengan fasilitas terapung di lepas pantai yang operasionalnya cenderung terbatas dan terisolasi, keberadaan fasilitas darat akan menciptakan aktivitas ekonomi yang lebih luas di sekitar kawasan industri.
Pemerintah Aceh meyakini skema tersebut akan menghasilkan efek berganda (multiplier effect) bagi perekonomian daerah, mulai dari tumbuhnya usaha pendukung, peningkatan investasi, hingga terciptanya lapangan kerja baru.
Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Aceh juga mengangkat contoh pengembangan Lapangan Gas Abadi di Blok Masela, Maluku, yang sebelumnya direncanakan menggunakan fasilitas pengolahan di laut namun kemudian dialihkan ke darat. Menurut Nurlis, Kepala SKK Migas mengakui perubahan skema tersebut pernah dilakukan dan menjadi salah satu referensi dalam pembahasan Blok Andaman.
Bagi Pemerintah Aceh, keberadaan Blok Andaman bukan semata proyek eksplorasi energi, melainkan peluang strategis untuk mendorong transformasi ekonomi daerah. Karena itu, setiap tahapan pengembangannya diharapkan mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat Aceh dalam jangka panjang.
“Tujuan utama Gubernur adalah memastikan proyek ini menguntungkan semua pihak. Investor memperoleh keuntungan, negara mendapatkan manfaat, dan masyarakat Aceh juga merasakan dampak ekonomi yang nyata,” ujar Nurlis.
Pemerintah Aceh dan SKK Migas selanjutnya akan membahas lebih lanjut usulan revisi PoD sebelum diumumkan secara resmi kepada publik. Hasil pembahasan tersebut diyakini akan menentukan arah pengembangan salah satu proyek gas terbesar yang saat ini menjadi perhatian nasional.[]
