Setiap kali musim hujan mencapai puncaknya, Indonesia kembali disuguhi narasi yang berulang: sungai meluap, ribuan rumah terendam, dan ribuan warga mengungsi. Bencana hidrometeorologi seolah telah menjadi agenda tahunan yang rutin diantisipasi dengan bagi-bagi bantuan, tetapi jarang diselesaikan di akar masalahnya.
Memasuki pekan kedua November 2026, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengonfirmasi escalasi banjir dan tanah longsor yang menerjang belasan wilayah di Sumatra Barat, Aceh, hingga Jawa Timur. Pemerintah dengan sigap menginstruksikan percepatan penyaluran logistik darurat, mulai dari perahu karet, pemurni air bersih, hingga tenda pengungsian.
Namun, di balik respon cepat tersebut, muncul pertanyaan mendasar yang menuntut perenungan kita sebagai bangsa: apakah penanganan bencana kita selama ini telah memenuhi asas keadilan yang diamanatkan Pancasila?
Dalam diskursus kebangsaan, Sila Kelima Pancasila—Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia—sering kali direduksi sebatas pemerataan pendapatan atau pertumbuhan ekonomi semata. Padahal, dalam pandangan sosiologi hukum dan ilmu politik modern, keadilan sosial yang sejati tidak mungkin terwujud tanpa adanya Keadilan Ekologis (Ecological Justice).
Keadilan ekologis menegaskan bahwa setiap warga negara, tanpa memandang status sosial dan geografis, berhak atas lingkungan hidup yang sehat, aman, serta terbebas dari ancaman bencana yang diciptakan oleh keserakahan manusia.
Data Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) secara konsisten menunjukkan bahwa mayoritas banjir dan longsor di kawasan hulu DAS (Daerah Aliran Sungai) merupakan dampak langsung dari alih fungsi lahan masif dan deforestasi yang tidak terkendali. Ketika hutan gundul diubah menjadi kawasan komersial atau tambang ilegal, pihak yang menikmati keuntungan finansial adalah segelintir korporasi atau oknum pemilik modal.
Namun, ketika hujan deras melanda, pihak yang menanggung derita kehancuran harta benda, penyakit, bahkan kehilangan nyawa adalah masyarakat kecil di bantaran sungai dan pedesaan.
Inilah bentuk ketidakadilan sosial yang telanjang. Ketimpangan dalam menanggung risiko ekologis (asymmetry of risk) menunjukkan betapa belum hadirnya sila kelima secara utuh dalam tata kelola lingkungan kita. Negara tidak boleh hadir hanya sebagai “pemadam kebakaran” yang membawa sembako saat rakyat tenggelam, sementara izin-izin eksploitasi alam yang merusak habitat rakyat terus dibiarkan tanpa penegakan hukum yang tegas.
Untuk mengembalikan marwah Sila Kelima dalam mitigasi bencana, kita membutuhkan pergeseran paradigma secara radikal. Pertama, pemerintah pusat dan daerah harus berani menerapkan Pajak dan Kebijakan Berbasis Keadilan Ekologis.
Setiap pemanfaatan ruang yang berpotensi merusak daya dukung lingkungan wajib dikenakan evaluasi AMDAL yang ketat serta audit keadilan lingkungan. Penegakan hukum terhadap pelaku perusakan lingkungan (environmental crime) harus disamakan tingkat keseriusannya dengan kejahatan korupsi.
Kedua, penguatan tata ruang daerah berbasis peta kerentanan bencana. Pembangunan infrastruktur tidak boleh lagi mengorbankan kawasan resapan air demi mengejar pertumbuhan ekonomi jangka pendek. Keadilan sosial menuntut agar keselamatan rakyat diprioritaskan di atas ambisi investasi yang merusak.
Ketiga, integrasi etika muamalah dan ketahanan lingkungan di tingkat tapak. Masyarakat pedesaan harus diberdayakan melalui ekonomi hijau dan pengelolaan dana sosial publik (seperti zakat dan wakaf produktif untuk lingkungan) guna membangun benteng mitigasi mandiri, seperti reboisasi kawasan kritis dan pembuatan sumur resapan.
Pancasila bukan sekadar susunan teks hafalan di upacara bendera, melainkan kompas moral dalam berbangsa. Ujian sejati dari Sila Kelima bukan diukur dari seberapa banyak perahu karet yang dikirim ke lokasi banjir, melainkan dari seberapa serius kita menjaga bumi ini agar rakyat kecil tidak perlu tenggelam lagi saban tahunnya.[]
Penulis :
Muhammad Azzaky Kaska, Mahasiswa Universitas Tazkia/Peneliti Muda Fiqh Muamalah & Ekonomi
