Pemerintah Cabut Izin PT RAPP Seluas 338.536 Hektare, Satgas PKH Kuasai Kembali PKS dan Kebun Sawit PT GSL

Berita, Hukum, Nasional165 Dilihat

Riau, TERASMEDIA.NET – Pemerintah Republik Indonesia melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) mengambil langkah tegas terhadap aktivitas perusahaan di kawasan hutan Provinsi Riau. Penertiban tersebut dilakukan terhadap PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP) melalui pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) seluas 338.536 hektare serta penguasaan kembali pabrik kelapa sawit (PKS) dan kebun sawit milik PT Gemilang Sawit Lestari (PT GSL) seluas 42 hektare.

Langkah penertiban ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat pengawasan terhadap pemanfaatan kawasan hutan, menindak pelanggaran, serta mengembalikan penguasaan kawasan hutan kepada negara. PT RAPP diketahui merupakan bagian dari grup Royal Golden Eagle (RGE) yang berkantor pusat di Singapura.

Pencabutan izin PT RAPP ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026. Keputusan tersebut diambil berdasarkan hasil temuan Satgas PKH terkait sejumlah dugaan pelanggaran dan permasalahan lingkungan di dalam areal perizinan perusahaan.

Baca Juga :  FTK INISNU Temanggung Sukses Gelar Webinar Internasional Bertajuk “How Finland Prepares Teachers”

Dari hasil pemeriksaan, Satgas PKH menemukan sejumlah persoalan, di antaranya kebakaran lahan gambut yang berulang, keberadaan perkebunan kelapa sawit seluas sekitar 18.362,74 hektare, bukaan tambang tanpa izin seluas 541,46 hektare, serta kerusakan kawasan lindung seluas 211,54 hektare.

Selain itu, penertiban juga berkaitan dengan permasalahan perlindungan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo yang berdampak terhadap kelestarian habitat gajah Sumatera. Kawasan tersebut merupakan bagian penting dari ekosistem yang membutuhkan perlindungan dan pengawasan berkelanjutan.

Dengan dicabutnya PBPH PT RAPP, seluruh kegiatan di dalam areal perizinan tersebut dihentikan dan kawasan kembali berada dalam penguasaan negara. Namun, pencabutan izin tidak menghapus kewajiban perusahaan terhadap pemulihan lingkungan maupun tanggung jawab hukum atas pelanggaran yang ditemukan.

Baca Juga :  Registrasi Kartu SIM Kini Wajib Pakai Verifikasi Wajah, NIK-KK saja Tak Cukup

Di lokasi berbeda, Satgas PKH juga melakukan penertiban terhadap PT Gemilang Sawit Lestari (PT GSL) di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau. Perusahaan tersebut menjadi perhatian setelah ditemukan indikasi bahwa PKS nonkebun miliknya membeli dan mengolah hasil perkebunan kelapa sawit yang berasal dari aktivitas perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin.

Keberadaan PKS tersebut diduga turut mendorong aktivitas perambahan kawasan hutan di sekitarnya untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit. Atas temuan itu, Satgas PKH merekomendasikan pembatalan status berproses atas permohonan pelepasan kawasan hutan seluas 42 hektare sekaligus penolakan terhadap permohonan tersebut, serta melakukan penguasaan kembali areal PKS dan kebun sawit PT GSL.

Penertiban ini melibatkan sejumlah unsur kementerian, lembaga, aparat penegak hukum, dan pemerintah daerah, di antaranya Kepala BPKP, Wakil Menteri Pertahanan, Wakil Menteri Kehutanan, Wakil Menteri Investasi, Jampidsus, Bareskrim Polri, Badan Informasi Geospasial, unsur pengaturan BUMN, Gubernur Riau, Kejaksaan Tinggi Riau, Pangdam XIX/TT, serta Kapolda Riau.

Baca Juga :  Pesawat Smart Air dengan 11 Penumpang Mendarat Darurat di Pantai Logpond Nabire

Dari aspek lingkungan, kebakaran gambut, perambahan hutan dan kerusakan kawasan lindung berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap ekosistem, mulai dari terganggunya tata air, menurunnya kemampuan kawasan menyimpan karbon, hingga menyusutnya habitat satwa liar. Karena itu, penertiban diharapkan tidak berhenti pada penguasaan kembali kawasan, tetapi juga diikuti pemulihan ekologis dan pengawasan secara konsisten.

Melalui penertiban tersebut, Satgas PKH menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat penegakan hukum di sektor kehutanan melalui kolaborasi lintas kementerian dan lembaga. Langkah ini diharapkan mampu mengembalikan fungsi kawasan hutan, mencegah aktivitas ilegal, serta menjaga sumber daya alam sebagai aset negara demi kepentingan dan kemakmuran masyarakat.[] TM/Red

banner 300250