Aceh Tamiang, TERASMEDIA.NET — Bupati Aceh Tamiang, Irjen Pol. (P) Drs. Armia Pahmi, M.H., menyoroti persoalan sedimentasi Sungai Tamiang yang membutuhkan penanganan menyeluruh dari hulu hingga hilir. Di tengah tingginya risiko banjir, ia juga mengajak masyarakat memperkuat kesiapsiagaan bencana, termasuk melalui dukungan komunikasi darurat dari Organisasi Amatir Radio Indonesia (ORARI).
Hal tersebut disampaikan Armia Pahmi saat membuka Ujian Negara Amatir Radio (UNAR) ORARI Lokal Aceh Tamiang Tahun 2026 yang diikuti 116 peserta calon anggota, Sabtu (17/10/2026). Jumlah tersebut disebut sebagai partisipasi UNAR tertinggi di Aceh sejak 1987 hingga 2026.
Menurut Armia Pahmi, keterlibatan masyarakat dalam kegiatan amatir radio tidak hanya berkaitan dengan pengembangan komunikasi, tetapi juga berpotensi mendukung penanganan bencana, terutama ketika jaringan telekomunikasi konvensional mengalami gangguan.
“Tidak ada kata terlambat untuk membangun mitigasi bencana di Aceh Tamiang,” demikian pesan yang disampaikan dalam kegiatan tersebut.
Ia berharap ORARI dapat berperan aktif dalam menjaga komunikasi antarwilayah, menyebarluaskan informasi kebencanaan, serta membantu koordinasi penanganan darurat dan evakuasi masyarakat apabila terjadi bencana.
Sedimentasi Sungai Membutuhkan Penanganan Menyeluruh
Selain penguatan mitigasi, Armia Pahmi mengungkapkan bahwa pendangkalan Sungai Tamiang masih menjadi persoalan serius. Upaya pengerukan yang telah dilakukan dinilai belum sebanding dengan panjang alur sungai dan banyaknya titik sedimentasi yang membutuhkan penanganan.
Pengerukan sepanjang sekitar enam kilometer saja membutuhkan waktu kurang lebih enam bulan dan belum sepenuhnya selesai. Sementara itu, panjang alur sungai dari hilir hingga hulu diperkirakan mencapai 200 kilometer.
Berdasarkan identifikasi yang disampaikan, terdapat sekitar 80 titik pendangkalan. Sejumlah lokasi yang menjadi perhatian antara lain Lubuk Sidung, Alas 9, Sekumur, Balengkar, Simpang Jernih, serta kawasan sekitar jembatan menuju Kota Lintang.
Armia Pahmi menjelaskan bahwa persoalan sedimentasi berkaitan erat dengan kondisi kawasan hulu. Penebangan liar, perubahan fungsi hutan menjadi perkebunan kelapa sawit, serta tingginya curah hujan diduga berkontribusi terhadap peningkatan limpasan air dan erosi. Material lumpur serta kayu yang terbawa arus kemudian menumpuk di sepanjang alur sungai hingga wilayah hilir.
Karena itu, menurutnya, penanganan tidak cukup hanya melalui pengerukan. Diperlukan langkah terpadu yang mencakup perlindungan kawasan hulu, pengendalian erosi, pemulihan daerah resapan air, dan pengelolaan sungai secara berkelanjutan.
Pengerukan Terkendala Debit Air
Dalam upaya penanganan yang sedang berjalan, Satuan Tugas Kuala yang melibatkan Kementerian Pertahanan telah melaksanakan pengerukan menggunakan sejumlah peralatan di lapangan, termasuk alat berat milik Haji Isa dan tiga kapal bengkel penyedot lumpur.
Namun, meningkatnya debit air saat musim hujan menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan pekerjaan. Kondisi tersebut memengaruhi efektivitas pengerukan sehingga diperlukan pengaturan waktu kerja dan penentuan prioritas lokasi yang tepat.
Sebagai langkah pendukung, Armia Pahmi menyatakan telah menyurati Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk meminta dukungan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC). Pelaksanaannya tetap memerlukan kajian teknis dan persetujuan dari pihak berwenang.
Ia juga mendorong keterlibatan pemerintah pusat dalam penanganan sedimentasi berskala besar. Mengingat persoalan sungai mencakup wilayah yang luas dari hulu hingga hilir, koordinasi lintas sektor dinilai penting agar upaya penanganan dapat berjalan lebih efektif.
Waduk dan Kolam Retensi Masuk Kajian
Untuk mengurangi risiko banjir dalam jangka panjang, Armia Pahmi turut menyampaikan perlunya kajian pembangunan waduk atau kolam retensi, termasuk kemungkinan pengembangannya di kawasan Cekrak.
Selain pembangunan infrastruktur pengendali air, penataan permukiman juga perlu mempertimbangkan kondisi topografi, tata ruang, dan tingkat kerawanan bencana. Langkah tersebut diperlukan agar pembangunan wilayah dapat berjalan seiring dengan upaya pengurangan risiko banjir.
Armia Pahmi berharap pelaksanaan UNAR ORARI menjadi momentum memperkuat kolaborasi antara pemerintah, organisasi, dan masyarakat dalam membangun budaya sadar bencana.
Menurutnya, kesiapsiagaan komunikasi darurat perlu berjalan beriringan dengan pembenahan lingkungan dan penanganan sedimentasi sungai. Dengan pendekatan terpadu dan berkelanjutan, upaya pengurangan risiko banjir di Aceh Tamiang diharapkan tidak hanya berfokus pada penanganan ketika bencana terjadi, tetapi juga pada pencegahan dan pengendalian faktor penyebabnya.[] TM/yeddi
