Banda Aceh, TERASMEDIA.NET — Upaya memperkuat perdamaian dan membuka akses pendidikan bagi generasi pascakonflik di Aceh kembali menjadi perhatian. Ketua Badan Reintegrasi Aceh (BRA), Jamaluddin, S.H., M.Kn., melakukan audiensi dengan Universitas Syiah Kuala (USK) untuk membahas program reintegrasi akademik serta rencana pembangunan Museum Perdamaian Aceh, Senin (23/6/2026).
Pertemuan yang berlangsung di Ruang Mini Rektor USK itu disambut langsung oleh Rektor USK Prof. Mirza Tabrani, S.E., M.B.A., D.B.A. Turut hadir Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kemitraan, dan Bisnis, Dr. Ir. Ramzi Adriman, S.T., M.Sc., serta Kepala Sekretariat BRA, Drs. Mahdi Effendi.
Ketua BRA Jamaluddin menjelaskan, audiensi tersebut merupakan tindak lanjut dari kerja sama yang telah dirintis sebelumnya antara BRA dan USK. Fokus pembahasan diarahkan pada peluang reintegrasi akademik bagi anak-anak korban konflik Aceh dan anak-anak mantan tahanan politik, sekaligus pengembangan Museum Perdamaian Aceh.
Menurut Jamaluddin, pendidikan menjadi salah satu kunci penting dalam memperkuat proses reintegrasi sosial masyarakat pascakonflik. Dengan akses pendidikan yang lebih luas, generasi muda yang terdampak konflik diharapkan memiliki kesempatan yang sama untuk membangun masa depan yang lebih baik.
“Dengan pendidikan yang baik, generasi muda yang berasal dari keluarga korban konflik maupun mantan tahanan politik dapat tumbuh dan berkembang secara optimal serta memiliki peluang yang sama untuk meraih cita-cita,” ujarnya.
Tak hanya soal pendidikan, BRA juga mengusulkan pembangunan Museum Perdamaian Aceh sebagai ruang edukasi yang mendokumentasikan perjalanan perdamaian di Aceh. Museum tersebut dirancang bukan sekadar sebagai tempat penyimpanan sejarah, tetapi juga menjadi ruang refleksi dan pembelajaran bagi generasi muda mengenai pentingnya menjaga perdamaian dan semangat rekonsiliasi.
Menanggapi usulan tersebut, Rektor USK menyambut positif berbagai inisiatif yang diajukan BRA. Ia menilai upaya penguatan reintegrasi pascakonflik sejalan dengan komitmen USK yang selama ini aktif mendukung pembangunan sumber daya manusia dan perdamaian di Aceh.
Namun terkait usulan jalur khusus penerimaan mahasiswa bagi anak korban konflik, Mirza menjelaskan bahwa pelaksanaannya memerlukan koordinasi lebih lanjut dengan pemerintah pusat. Pasalnya, sistem penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri telah diatur melalui mekanisme nasional yang memiliki regulasi tersendiri.
“Secara prinsip kami mendukung upaya untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak korban konflik. Namun, pembukaan jalur penerimaan khusus bukan merupakan kewenangan universitas semata karena sistem penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri telah memiliki regulasi tersendiri,” jelasnya.
Rektor juga menyarankan agar BRA mengajukan usulan resmi kepada USK agar dapat diteruskan ke kementerian terkait untuk dipertimbangkan lebih lanjut.
Pertemuan tersebut ditutup dengan kesepakatan untuk terus memperkuat komunikasi dan sinergi antara kedua pihak dalam mendorong berbagai program yang mendukung pembangunan perdamaian, perluasan akses pendidikan, dan penguatan rekonsiliasi di Aceh.
Langkah ini menjadi sinyal bahwa upaya menjaga perdamaian di Aceh tidak hanya dilakukan melalui pembangunan fisik, tetapi juga melalui investasi pada pendidikan dan penguatan memori kolektif masyarakat.[]
