Aceh Tamiang, TERASMEDIA.NET – Fraksi-fraksi DPRK Aceh Tamiang menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 dalam rapat paripurna, Selasa (12/8/2026).
Rapat paripurna tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRK Aceh Tamiang, Muhammad Nur, SE. Penyampaian pandangan umum fraksi dilakukan setelah dokumen Rancangan KUA-PPAS diserahkan kepada DPRK untuk selanjutnya menjadi bahan pembahasan pada tahapan rapat berikutnya.
Fraksi Partai Aceh melalui juru bicaranya, Aisyah Suci Amelia, meminta penjelasan terkait strategi Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dalam memulihkan sektor pertanian, perkebunan dan perikanan pascabencana banjir. Fraksi PA juga mempertanyakan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat diberikan sejumlah BUMD, seperti PT Rebong Permai Jaya, PT Kwala Simpang Petroleum dan PT Petro Tamiang Raya.
Sementara itu, Fraksi Partai Gerindra yang disampaikan M. Luthfi Hidayat menyoroti tingginya tekanan inflasi di daerah. Menurutnya, kenaikan terbesar terjadi pada kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga yang mencapai 25,06 persen, sementara angka inflasi per Januari tercatat 7,59 persen secara tahunan (yoy).
Kondisi tersebut dinilai dapat memengaruhi daya beli masyarakat, meningkatkan biaya produksi pelaku usaha, harga pangan dan biaya transportasi, serta memberikan tekanan lebih besar kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Karena itu, Fraksi Gerindra meminta Pemkab memperkuat peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan memastikan program pengendalian inflasi menjadi salah satu prioritas anggaran 2027.
Fraksi Partai Demokrat melalui juru bicaranya, Dody Fahrizal, menyoroti masih tingginya ketergantungan Aceh Tamiang terhadap dana transfer. Fraksi menilai target PAD ke depan yang sebesar Rp97,817 miliar masih relatif kecil. “Dengan keadaan ini, bagaimana kita bisa membangun daerah?” ungkap Dody.
Menurut Fraksi Demokrat, pertumbuhan ekonomi daerah menjadi salah satu kunci dalam upaya menekan angka kemiskinan. Peningkatan ekonomi juga diharapkan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat berpenghasilan rendah, terutama melalui perluasan kesempatan dan penyerapan tenaga kerja.
Fraksi Partai NasDem yang disampaikan M. Salman Alfarizi meminta agar program pemulihan pascabencana menjadi salah satu prioritas utama pemerintah daerah. Infrastruktur yang dibangun, kata dia, tidak hanya sebatas memperbaiki kerusakan, tetapi juga harus mampu meningkatkan ketahanan wilayah menghadapi potensi bencana di masa mendatang.
“Kami mendorong Pemkab memperkuat koordinasi dengan Pemprov dan Pemerintah Pusat agar rehabilitasi dan rekonstruksi tidak seluruhnya dibebankan pada APBK,” ujarnya. NasDem juga memberikan perhatian terhadap proses seleksi calon direksi tiga BUMD agar nantinya mampu menjadi motor pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja dan memberikan kontribusi nyata terhadap PAD.
Sementara itu, Fraksi Sekate Sepakat melalui Hajarul Aswat menegaskan pentingnya peran DPRK sebagai mitra strategis Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang. DPRK tidak hanya menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan, tetapi juga menjadi representasi suara masyarakat dalam proses pembangunan daerah.
Fraksi Sekate Sepakat berharap penyusunan KUA-PPAS dilakukan dengan semangat keterbukaan, sinergi dan kesamaan tujuan antara eksekutif dan legislatif. Setelah seluruh juru bicara fraksi menyampaikan pandangan umum dan menyerahkan dokumen kepada pimpinan rapat, dokumen tersebut kemudian diserahkan kepada Wakil Bupati Aceh Tamiang, Ismail, sebagai bahan penyusunan jawaban pemerintah daerah pada rapat paripurna berikutnya.[]
