Fenomena cicilan online dan layanan PayLater berkembang pesat seiring kemajuan teknologi finansial (fintech) di Indonesia. Layanan ini memungkinkan konsumen membeli barang atau jasa sekarang dan membayarnya di kemudian hari, baik secara cicilan maupun pembayaran penuh setelah periode tertentu.
Kemudahan ini sangat diminati masyarakat, terutama generasi muda yang ingin memenuhi kebutuhan dengan cepat tanpa harus memiliki dana tunai di awal.
Dalam perspektif fiqh muamalah, transaksi cicilan online dan PayLater termasuk dalam kategori jual beli dengan pembayaran tertunda (bai’ bi tsaman ajil). Pada dasarnya, akad jual beli seperti ini diperbolehkan selama memenuhi rukun dan syarat sah jual beli, yaitu adanya penjual, pembeli, objek transaksi yang halal, serta akad yang jelas dan saling ridha.
Namun, persoalan muncul jika dalam praktiknya terdapat unsur tambahan berupa bunga, biaya layanan, atau denda keterlambatan yang bersifat tetap dan memberatkan konsumen.
Menurut mayoritas ulama, penambahan bunga atau denda dalam transaksi cicilan dan PayLater yang bersifat tetap dan telah disepakati di awal termasuk kategori riba nasiah, yang dilarang dalam Islam. Riba adalah tambahan yang diambil dari transaksi hutang-piutang atau jual beli secara tidak sah.
Dalam Al-Qur’an dan hadits, riba dikecam keras karena dapat menimbulkan ketidakadilan dan merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, layanan PayLater yang membebankan bunga atau denda keterlambatan dianggap tidak sesuai dengan prinsip syariah.
Namun, jika penyedia layanan hanya mengambil keuntungan dari margin harga (misalnya, harga kredit lebih tinggi dari harga tunai) dan tidak membebankan bunga atau denda keterlambatan, maka transaksi tersebut diperbolehkan.
Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yang membolehkan jual beli dengan harga berbeda antara tunai dan kredit, selama akadnya jelas dan disepakati di awal. Selain itu, transparansi dalam akad dan tidak adanya unsur penipuan (gharar) menjadi syarat penting agar transaksi tetap sah menurut syariah.
Dari sisi konsumen, penting untuk memahami dengan baik syarat dan ketentuan layanan cicilan online maupun PayLater. Umat Islam dianjurkan untuk memastikan bahwa akad yang digunakan tidak mengandung unsur riba, gharar, atau maisir (judi). Jika terdapat biaya tambahan, harus dipastikan bahwa biaya tersebut adalah biaya administrasi riil, bukan bunga atas pinjaman.
Fenomena cicilan online dan PayLater dapat menjadi solusi keuangan yang praktis, namun harus dijalankan sesuai prinsip-prinsip fiqh muamalah. Selama tidak mengandung riba, gharar, dan merugikan salah satu pihak, layanan ini diperbolehkan.
Umat Islam hendaknya selektif dan kritis dalam menggunakan layanan keuangan digital, serta memilih produk yang sesuai dengan nilai-nilai syariah agar terhindar dari praktik yang dilarang agama.[]
Penulis :
Melischa Rachman, Mahasiswa Ekonomi Syariah, Universitas Pamulang
