Langsa, TERASMEDIA.NET – Di tengah melimpahnya sumber daya alam dan berbagai keistimewaan yang dimiliki Aceh, pertanyaan mendasar masih terus mengemuka: mengapa daerah yang kaya potensi tersebut belum mampu mencapai tingkat kemakmuran yang sepadan?
Pertanyaan itu menjadi fokus utama dalam Kuliah Tamu dan Bedah Buku Aceh Melepas Belenggu: Mengubah Paradoks Negeri Kaya yang Belum Makmur yang digelar Universitas Samudra (Unsam) di Gedung Multiguna kampus setempat, Kamis (4/6/2026) lalu.
Kegiatan tersebut menghadirkan akademisi, mahasiswa, perencana pembangunan daerah, serta pemangku kepentingan untuk mendiskusikan arah pembangunan Aceh di tengah berbagai tantangan ekonomi dan sosial yang masih dihadapi.
Rektor Universitas Samudra, Prof. Dr. Ir. Hamdani, M.T., yang membuka kegiatan tersebut menegaskan bahwa perguruan tinggi tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga harus menjadi motor penggerak perubahan melalui pengembangan sumber daya manusia, inovasi, dan kolaborasi lintas sektor.
Menurutnya, Aceh memiliki modal pembangunan yang besar, mulai dari kekayaan sumber daya alam, posisi geografis yang strategis, hingga bonus demografi yang dapat menjadi kekuatan ekonomi di masa depan.
Namun, seluruh potensi tersebut hanya akan menghasilkan manfaat apabila didukung oleh kualitas sumber daya manusia yang mampu mengelola dan mengembangkannya secara produktif.
“Perguruan tinggi harus menjadi bagian dari solusi pembangunan. Kita harus mampu membaca peluang, memahami kebutuhan berbagai sektor, serta menyiapkan sumber daya manusia yang dapat memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan Aceh,” ujar Hamdani.
Forum tersebut menghadirkan penulis buku, Safuadi, S.T., M.Sc., Ph.D., yang juga menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh. Dalam pemaparannya, Safuadi mengulas apa yang disebutnya sebagai paradoks pembangunan Aceh, yakni kondisi ketika daerah memiliki kekayaan sumber daya yang melimpah namun belum sepenuhnya berhasil mengubahnya menjadi kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Menurut Safuadi, persoalan utama Aceh bukan terletak pada ketersediaan sumber daya, melainkan pada kemampuan mengelola potensi tersebut agar menghasilkan nilai tambah yang lebih besar bagi perekonomian daerah.
“Masalahnya bukan karena Aceh miskin sumber daya. Tantangannya adalah bagaimana potensi yang dimiliki dapat diolah secara produktif, menciptakan nilai tambah, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Dalam buku Aceh Melepas Belenggu, Safuadi menawarkan sejumlah gagasan transformasi pembangunan yang berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, hilirisasi industri, penguatan inovasi, serta sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat.
Ia menilai paradigma pembangunan Aceh perlu bergeser dari ketergantungan pada eksploitasi sumber daya alam menuju pembangunan yang bertumpu pada produktivitas, kreativitas, teknologi, dan pengembangan industri bernilai tambah.
“Sudah saatnya Aceh tidak hanya menjadi pemasok bahan mentah. Kita harus membangun industri pengolahan, memperkuat daya saing ekonomi, menciptakan lapangan kerja berkualitas, dan menghasilkan pertumbuhan yang mampu dirasakan secara luas oleh masyarakat,” tegasnya.
Diskusi semakin kaya dengan kehadiran lima pembedah buku dari unsur akademisi dan pemerintah daerah, yakni Dr. Muhammad Rizal, M.Si., Sari Yulis, S.H.I., M.H., Riza Fahlevi, A.P., M.SP., Ir. Kahal Fajri, S.T., M.T., IPM, serta Ir. Muhammad Zein. Mereka memberikan berbagai perspektif terkait tata kelola pembangunan, perencanaan daerah, hingga tantangan implementasi kebijakan di tingkat lokal.
Berbagai pandangan yang muncul dalam forum tersebut mengerucut pada satu kesimpulan bahwa percepatan pembangunan Aceh membutuhkan kolaborasi yang lebih kuat antaraktor pembangunan. Potensi besar yang dimiliki daerah tidak akan memberikan dampak optimal tanpa tata kelola yang efektif, inovasi yang berkelanjutan, dan keberanian melakukan transformasi ekonomi.
Melalui kegiatan ini, Universitas Samudra menegaskan perannya sebagai ruang pertukaran gagasan dan laboratorium pemikiran bagi lahirnya solusi pembangunan daerah. Antusiasme peserta menunjukkan bahwa isu transformasi ekonomi dan masa depan Aceh masih menjadi perhatian besar kalangan akademisi maupun pemangku kebijakan.
Lebih dari sekadar bedah buku, forum tersebut menjadi ruang refleksi bersama tentang bagaimana Aceh dapat melepaskan diri dari berbagai hambatan struktural yang selama ini membatasi laju pembangunan, sekaligus merumuskan langkah-langkah strategis menuju daerah yang lebih maju, mandiri, kompetitif, dan sejahtera.[]
