Dalam beberapa tahun terakhir, investasi dalam aset digital, khususnya kripto (mata uang digital) belakangan ini semakin populer. Dengan potensi keuntungan yang tinggi, banyak investor tertarik untuk terlibat dalam pasar ini. Namun, di balik peluang besar tersebut, terdapat sejumlah risiko, terutama dalam menghadapi volatilitas pasar yang tinggi dan ketidakpastian regulasi.
Beberapa kripto, seperti Bitcoin dan Ethereum, telah memberikan keuntungan luar biasa dalam beberapa tahun terakhir. Selain itu, kripto memberikan akses mudah ke pasar global tanpa batasan geografis atau waktu. Sistem desentralisasi yang mendasari kripto memungkinkan transaksi dilakukan secara langsung antara pengguna, tanpa perantara seperti bank atau lembaga keuangan lainnya. Hal ini dapat mengurangi biaya transaksi dan mempercepat proses pembayaran, yang menjadi salah satu daya tarik utama.
Namun, di balik peluang tersebut, terdapat sejumlah risiko yang tak bisa diabaikan. Pasar kripto dikenal dengan volatilitasnya yang sangat tinggi. Nilai mata uang digital bisa berubah drastis dalam waktu singkat, yang dapat merugikan investor yang tidak siap dengan fluktuasi ini. Selain itu, ketidakpastian regulasi juga menjadi tantangan.
Untuk memahami bagaimana investasi kripto dipandang dalam perspektif ekonomi Islam, penting untuk menganalisis berbagai aspek yang berkaitan dengan hukum Islam. Hukum kripto dalam ekonomi syariah masih menjadi topik yang kontroversial dan membutuhkan pendekatan hati-hati.. Sebagian besar ulama berpendapat bahwa kripto itu sendiri tidak haram selama tidak digunakan untuk kegiatan yang dilarang dalam Islam, seperti perjudian atau transaksi yang melibatkan riba. Namun, beberapa ulama juga menyoroti bahwa volatilitas yang tinggi dan spekulasi yang tidak terkendali dapat mengarah pada maisir (perjudian), yang bertentangan dengan prinsip ekonomi syariah.
Volatilitas yang tinggi dalam pasar kripto bisa dianggap sebagai bentuk maisir, karena spekulasi yang berlebihan dapat menyebabkan ketidakpastian yang besar bagi investor. Dalam ekonomi syariah, perjudian atau spekulasi berisiko tinggi dianggap haram karena mengandung ketidakpastian yang tidak wajar (gharar). Oleh karena itu, jika investasi kripto dilakukan dengan tujuan spekulatif semata, tanpa pemahaman yang baik tentang risiko dan manfaat, maka hal itu bisa bertentangan dengan prinsip ekonomi syariah.
Di sisi lain, ada juga kelompok yang berpendapat bahwa kripto bisa dianggap halal, dengan catatan bahwa transaksi tersebut tidak melanggar prinsip-prinsip syariah lainnya. Para pendukung pendapat ini menganggap bahwa blockchain (teknologi dasar kripto) merupakan inovasi yang sah dan bermanfaat, asalkan digunakan dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, seperti tidak melibatkan riba dan perjudian. Mereka juga menekankan bahwa kripto bisa menjadi sarana investasi yang sah selama tidak digunakan untuk tujuan yang merugikan masyarakat atau melanggar hukum Islam.
Salah satu prinsip dasar dalam ekonomi Islam adalah keadilan (adalah) dalam semua transaksi. Dalam konteks investasi, ini berarti bahwa investor harus memiliki pemahaman yang jelas tentang risiko dan potensi keuntungan yang terlibat. Aset yang berisiko tinggi, seperti kripto, bisa menimbulkan ketidakadilan jika investor tidak sepenuhnya memahami risiko yang terlibat, atau jika transaksi dilakukan dengan cara yang tidak transparan.
Selain itu, prinsip kepastian (yaqin) juga penting dalam ekonomi Islam. Setiap transaksi harus didasarkan pada informasi yang jelas dan transparan, tanpa ada unsur penipuan atau spekulasi liar. Mengingat sifat fluktuatif dan spekulatif dari kripto, beberapa kalangan menilai bahwa ketidakpastian harga yang tinggi bisa melanggar prinsip ini, yang bertentangan dengan semangat ekonomi Islam yang mengutamakan kepastian dan transparansi.
Bagi mereka yang ingin menghindari ketidakpastian dan spekulasi dalam investasi, ada beberapa alternatif investasi yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti: Sukuk, ini adalah instrumen investasi berbasis syariah yang serupa dengan obligasi dalam sistem keuangan konvensional. Namun, yang membedakan sukuk dengan obligasi adalah bahwa sukuk tidak melibatkan pembayaran bunga (riba), yang dilarang dalam prinsip-prinsip ekonomi Islam. Sukuk lebih mengedepankan prinsip kepemilikan bersama atas aset yang mendasari penerbitan sukuk tersebut, dengan pendapatan yang dihasilkan oleh aset tersebut dibagikan kepada para pemegang sukuk.
Secara singkat, sukuk adalah sekuritas atau surat berharga yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk memperoleh bagi hasil atau pendapatan dari sebuah aset yang sah dan halal.[]
Pengirim :
Nurhasanah Siti Syaripah, Mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah, Universitas Pamulang, email : nhaassy@gmail.com
