Jakarta, TERASMEDIA.NET – Pemerintah Aceh kembali memperkuat langkah dalam memperjuangkan revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) melalui diskusi bersama Pimpinan DPR Aceh dan Forum Bersama Anggota DPR RI dan DPD RI (Forbes Aceh).
Pertemuan yang berlangsung di Kantor Badan Penghubung Pemerintah Aceh (BPPA), Jakarta, pada Senin (15/06/2026) malam itu menjadi momentum penting dalam menyatukan arah perjuangan untuk masa depan Aceh.
Diskusi yang dimulai pukul 19.30 WIB hingga 22.30 WIB berlangsung intens dengan menitikberatkan pada dua isu strategis, yakni penguatan kewenangan dan fiskal Aceh.
Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem melalui Juru Bicara Pemerintah Aceh, Dr Nurlis Effendi, menegaskan bahwa pembahasan revisi UUPA bukan sekadar agenda regulasi, melainkan bagian dari upaya menata masa depan Aceh.
“Duduk bersama sangat penting, sebab membahas revisi UUPA sama dengan menata masa depan Aceh,” ujar Mualem.
Dalam pertemuan tersebut, Mualem menginstruksikan Sekretaris Daerah Aceh Muhammad Nasir Syamaun untuk memandu jalannya diskusi. Sesuai arahan Gubernur, pembahasan difokuskan pada penguatan kewenangan daerah dan pengelolaan aspek fiskal yang dinilai sangat menentukan keberlanjutan pembangunan Aceh.
Pertemuan ini dihadiri sejumlah tokoh penting. Dari Forbes Aceh hadir Ketua Forbes TA Khalid (Gerindra), bersama anggota lainnya yaitu Dr Nasir Djamil, Ghufran Zainal Abidin (PKS), Muslim Aiyub (PAN), dan Teuku Ibrahim (Demokrat).
Sementara dari DPR Aceh hadir Ketua DPR Aceh Zulfadhli atau Abang Samalanga bersama para Wakil Ketua DPR Aceh yakni Saifuddin Muhammad (NasDem), Ali Basrah (Golkar), dan Salihin (PKB). Selain itu, seluruh pimpinan fraksi DPR Aceh juga turut hadir dalam diskusi tersebut.
Membuka pertemuan, Sekda Aceh Muhammad Nasir Syamaun menyampaikan apresiasi Gubernur Aceh kepada seluruh pihak yang terus mengawal proses revisi UUPA.
“Semuanya tak mengenal lelah dalam mengawal revisi UUPA,” kata Nasir.
Ucapan serupa juga disampaikan Ketua DPR Aceh Zulfadhli. Menurutnya, Forbes Aceh memiliki peran besar dalam mengawal kepentingan Aceh di tingkat nasional.
“Kita menggodok revisi UUPA di Aceh, sementara mereka memiliki peran penting di DPR RI dan sangat memperhatikan Aceh. Luar biasa peran Forbes Aceh, mereka sangat peduli terhadap Aceh,” ujarnya.
Menanggapi apresiasi tersebut, Ketua Forbes Aceh, Khalid, menegaskan bahwa setiap pihak memiliki peran masing-masing dalam perjuangan revisi UUPA. Namun yang paling penting, menurutnya, adalah menjaga kesamaan visi demi kepentingan Aceh.
“Yang paling penting di sini adalah kita berada dalam satu bahasa dan satu tujuan, yaitu untuk kepentingan Aceh. Mari kita bekerja maksimal untuk Aceh dan menjaga komunikasi yang baik dengan semua pihak,” kata Khalid.
Di penghujung pertemuan, seluruh peserta diskusi menyepakati satu fokus utama perjuangan revisi UUPA, yaitu memperkuat kewenangan dan fiskal Aceh sebagai fondasi bagi pembangunan dan masa depan daerah.
“Kita bekerja dan berusaha sesuai jalur politik masing-masing yang berada di berbagai partai politik,” tutup Khalid.[]
