Tujuh bulan telah berlalu sejak banjir bandang hidrometeorologi menerjang Kabupaten Aceh Tamiang pada 26 November 2025. Bencana yang menjadi salah satu musibah terbesar dalam sejarah daerah itu meninggalkan luka yang begitu dalam. Hampir seluruh sendi kehidupan masyarakat lumpuh.
Saat itu, listrik padam total. Jaringan komunikasi terputus. Distribusi bahan bakar minyak (BBM) berhenti. Air bersih dari PDAM tidak mengalir. Aktivitas ekonomi terhenti, akses transportasi lumpuh, dan ribuan warga harus berjuang menyelamatkan diri serta mempertahankan hidup di tengah keterbatasan.
Kini, tujuh bulan berselang, perlahan-lahan Aceh Tamiang mulai bangkit. Pemerintah bersama berbagai pihak telah membangun hunian sementara bagi warga yang kehilangan rumah. Aktivitas perdagangan mulai bergerak. Pelaku UMKM kembali membuka usaha. Petani kembali mengolah sawah dan kebun. Sekolah bersiap menerima siswa pada tahun ajaran baru. Harapan untuk kembali hidup normal mulai tumbuh.
Namun, di tengah semangat kebangkitan itu, masyarakat kembali dihadapkan pada persoalan yang tidak kalah menyulitkan: kelangkaan BBM.
Dalam beberapa hari terakhir, antrean panjang kembali menjadi pemandangan hampir di seluruh SPBU di Aceh Tamiang. Ratusan bahkan ribuan warga rela bangun sejak tengah malam hanya untuk memperoleh beberapa liter BBM bagi kendaraan mereka.
Pemandangan sepeda motor mogok akibat kehabisan bensin kembali terlihat di sejumlah ruas jalan. Waktu produktif masyarakat habis di dalam antrean. Para pedagang terlambat membuka usaha. Petani kesulitan menjalankan aktivitas. Sopir angkutan kehilangan jam kerja.
Dampaknya juga dirasakan para aparatur sipil negara (ASN). Tidak sedikit yang terlambat tiba di kantor karena harus mengantre BBM sehingga berisiko tidak sempat melakukan absensi elektronik sesuai ketentuan yang berlaku. Jika kondisi ini terus berlangsung, tentu akan memengaruhi disiplin kerja dan bahkan pendapatan pegawai yang bergantung pada kehadiran.
Persoalan ini menjadi semakin penting karena pada Senin, 13 Juli 2026, ribuan siswa akan kembali memasuki tahun ajaran baru. Orang tua membutuhkan BBM untuk mengantar anak ke sekolah. Guru harus memastikan proses belajar mengajar berlangsung tepat waktu. Aktivitas ekonomi juga diperkirakan meningkat seiring normalnya kembali kegiatan masyarakat.
Pertanyaan yang kemudian muncul adalah, apakah kondisi kelangkaan BBM ini akan segera berakhir, atau justru terus berlanjut ketika aktivitas masyarakat mulai pulih sepenuhnya?
Masyarakat tentu berharap pemerintah daerah bersama instansi terkait, termasuk Pertamina dan seluruh pemangku kepentingan, dapat memberikan penjelasan yang terbuka mengenai penyebab kelangkaan tersebut. Apakah persoalan terjadi pada pasokan, distribusi, kendala logistik, atau faktor lainnya? Keterbukaan informasi sangat penting agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.
Aceh Tamiang memiliki posisi yang unik. Di wilayah yang dikenal sebagai Bumi Muda Sedia ini, aktivitas industri minyak dan gas telah berlangsung selama puluhan tahun. Di sejumlah sudut daerah, masyarakat masih dapat melihat aktivitas eksplorasi dan produksi migas. Karena itu, muncul rasa ironi ketika warga justru harus menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk mendapatkan satu atau dua liter BBM demi menjalankan aktivitas sehari-hari.
Harus dipahami bahwa persoalan ini bukan semata-mata tentang kendaraan yang membutuhkan bahan bakar. BBM adalah penggerak roda kehidupan. Ketika distribusinya terganggu, maka ekonomi ikut melambat, pelayanan publik ikut terdampak, pendidikan terganggu, hingga produktivitas masyarakat menurun.
Aceh Tamiang telah melewati ujian besar akibat bencana hidrometeorologi. Hari ini masyarakat sedang berusaha bangkit dengan segala keterbatasan yang ada. Karena itu, jangan biarkan semangat kebangkitan tersebut kembali terhambat oleh persoalan distribusi energi yang semestinya dapat diantisipasi dan dikelola dengan baik.
Kini masyarakat tidak hanya menunggu BBM tersedia di SPBU. Mereka juga menunggu kepastian, solusi, dan langkah nyata agar antrean panjang tidak lagi menjadi rutinitas yang menguras waktu, tenaga, dan harapan.
Sebab bagi masyarakat Aceh Tamiang, bangkit dari bencana bukan hanya soal membangun kembali rumah yang roboh, tetapi juga memastikan kehidupan dapat berjalan normal tanpa harus terus-menerus dihadapkan pada persoalan-persoalan mendasar yang seharusnya dapat diselesaikan bersama.[]
