Aceh Tamiang, TERASMEDIA.NET – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tamiang, Fadlon, SH, menegaskan komitmennya untuk terus mengawal dan mendorong pemerintah pusat agar segera merealisasikan pencairan bantuan bagi masyarakat yang terdampak bencana hidrometeorologi di Kabupaten Aceh Tamiang.
Menurut Fadlon, hingga saat ini ribuan warga yang terdampak bencana masih menantikan kepastian penyaluran bantuan yang telah dijanjikan pemerintah. Karena itu, DPRK Aceh Tamiang terus menyuarakan percepatan pencairan bantuan dalam setiap forum maupun rapat koordinasi yang membahas penanganan pascabencana.
“Setiap pertemuan yang membahas korban bencana hidrometeorologi, kami selalu menegaskan agar proses pencairan bantuan segera direalisasikan. Masyarakat sudah terlalu lama menunggu,” kata Fadlon, Senin (8/6/2026).
Ia menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang sejauh ini telah memenuhi seluruh persyaratan administratif yang diminta oleh pemerintah pusat. Berbagai dokumen pendukung, mulai dari tahapan SK 1 hingga SK 4, telah disampaikan secara lengkap sesuai mekanisme yang berlaku.
“Dari sisi administrasi semuanya sudah lengkap. Pengajuan bantuan juga sudah disampaikan ke pemerintah pusat sesuai ketentuan yang diminta,” ujarnya.
Fadlon menilai tidak ada lagi alasan untuk menunda proses pencairan bantuan, mengingat seluruh tahapan yang menjadi syarat telah dipenuhi oleh pemerintah daerah. Karena itu, pihaknya akan terus melakukan koordinasi dengan seluruh unsur DPRK guna memperkuat dorongan politik agar bantuan segera dapat disalurkan kepada masyarakat.
Ia juga mengungkapkan bahwa selama ini DPRK Aceh Tamiang secara konsisten menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Tim Satuan Tugas Percepatan Penanganan dan Pemulihan (Satgas PPR), khususnya terkait realisasi bantuan yang telah dijanjikan pemerintah.
“Dalam setiap pertemuan dengan Tim Satgas PPR, saya selalu menyampaikan agar seluruh bantuan yang dijanjikan dapat segera direalisasikan. Mulai dari bantuan stimulan rumah rusak, bantuan perabot rumah tangga, bantuan pemulihan ekonomi, hingga bantuan hidup atau jadup,” tegasnya.
Lebih lanjut, Fadlon meminta perhatian serius dari pemerintah pusat, termasuk Presiden Republik Indonesia, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Kementerian Keuangan, serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), agar mempercepat seluruh proses yang berkaitan dengan penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak.
Menurutnya, Aceh Tamiang merupakan salah satu daerah yang mengalami dampak cukup besar akibat bencana hidrometeorologi yang melanda beberapa waktu lalu. Oleh karena itu, percepatan bantuan sangat dibutuhkan untuk mendukung proses pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat.
“Korban bencana sangat membutuhkan kepastian. Bantuan yang sudah dijanjikan harus segera dicairkan agar masyarakat dapat kembali bangkit dan menjalani kehidupan secara normal,” katanya.
Fadlon juga memastikan bahwa data calon penerima bantuan telah disusun secara lengkap dengan sistem by name by address dan telah diajukan kepada pemerintah pusat sebagai dasar penyaluran bantuan yang tepat sasaran.
Di sisi lain, ia menyoroti kondisi perekonomian masyarakat yang hingga kini belum sepenuhnya pulih. Banyak warga yang kehilangan mata pencaharian akibat bencana, sementara bantuan untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga belum menunjukkan kejelasan.
“Ekonomi masyarakat masih sulit. Banyak warga yang kehilangan pekerjaan dan pelaku UMKM juga masih menunggu bantuan yang dijanjikan. Ini harus menjadi perhatian serius pemerintah pusat,” ujarnya.
Menutup keterangannya, Fadlon berharap pemerintah pusat segera mengambil langkah konkret untuk mempercepat proses pencairan bantuan sehingga pemulihan kehidupan masyarakat Aceh Tamiang dapat berjalan lebih cepat, merata, dan berkelanjutan.
“Harapan kita sederhana, bantuan yang sudah dijanjikan segera direalisasikan. Masyarakat membutuhkan kepastian dan dukungan nyata untuk bangkit dari dampak bencana,” pungkasnya.[]
